Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Korupsi KTP Elektronik

8 Februari Fredrich Yunadi Susul Setya Novanto Jadi Terdakwa

Fredrich Yunadi, yang terjerat kasus menghalang-halangi penyidikan KPK, akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Kamis, 8 Februari.

8 Februari Fredrich Yunadi Susul Setya Novanto Jadi Terdakwa
TRIBUN/JEPRIMA
Mantan pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2017). Yunadi ditahan karena diduga merintangi penyidikan perkara e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/JEPRIMA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yang terjerat kasus menghalang-halangi penyidikan KPK, akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.

Dia segera menyusul Novanto duduk sebagai terdakwa di persidangan.

"Sidang hari Kamis, 8 Februari 2018," ujar Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki, melalui pesan singkat, Jumat (2/2/2018) kemarin.

Menurut Ibnu, pihaknya menerima berkas perkara beserta surat dakwaan Fredrich Yunadi dari KPK pada Jumat pagi kemarin.

Pimpinan pengadilan bekerja cepat dengan langsung menunjuk majelis hakim diikuti penetapan jadwal sidang pertama perkara tersebut.

"Ketua majelis hakimnya, H Saifudin Zuhri SH MH," jelas Ibnu.

KPK menetapkan pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka karena dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus e-KTP yang menimpa kliennya, Setya Novanto.

Baca: Guru Ganteng Idola Siswa SMAN 1 Torjun Meninggal Setelah Dipukul Muridnya

Fredrich Yunadi bersama dokter RS Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo, diduga kuat bekerja sama untuk memasukkan Novanto ke dalam rumah sakit tersebut setelah orang nomor satu DPR RI itu dikabarkan mengalami kecelakaan pada 16 November 2017.

Diduga keduanya saat itu sengaja memanipulasi data medis untuk Setya Novanto dengan tujuan agar Novanto bisa menghindari panggilan pemeriksaan KPK.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas