Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Hak Angket KPK

Masinton: KPK Harus Jalankan Rekomendasi DPR

Putusan MK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan objek hak angket DPR.

Masinton: KPK Harus Jalankan Rekomendasi DPR
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Pansus angket DPR untuk KPK, Masinton Pasaribu menilai semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak angket DPR terhadap KPK.

Putusan MK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan objek hak angket DPR.

"Putusan MK final dan mengikat. Termasuk kepada KPK," ujar politikus PDI Perjuangan ini kepada Tribunnews.com, Jumat (9/2/2018).

Baca: Pakar Hukum Nilai Aneh Putusan MK Sebut KPK Bagian Dari Eksekutif

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, putusan MK tersebut adalah terkait keabsahan pelaksanaan kewenangan DPR melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk UU dan menggunakan anggaran negara.

Karena itu, Masinton menegaskan, KPK harus melaksanakan rekomendasi DPR pasca-dibacakan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Februari 2018 mendatang.

Baca: Pemuda Muhammadiyah: Putusan MK Bagian Dari Upaya Pelemahan KPK

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Politikus Golkar ini menegaskan, putusan MK tentang Pansus Angket KPK tidak mempengaruhi rencana pimpinan DPR penyampaian hasil kerja pansus hak angket pada Rabu (14/2/2018) mendatang.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Hak Angket KPK

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas