Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Hak Angket KPK

KPK Belum Terima Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR

‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya belum bisa bicara banyak soal rekomendasi bagi KPK dari Pansus Hak Angket DPR.

KPK Belum Terima Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  ‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya belum bisa bicara banyak soal rekomendasi bagi KPK dari Pansus Hak Angket DPR.

"Kami ‎belum tahu rekomendasinya apa. Sampai sekarang, KPK belum menerima surat atau apa yang disebut dengan draf rekomendasi yang sering disampaikan oleh beberapa orang dari Pansus," ujar Febri, Jumat (9/2/2018) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: Ini yang Jadi Alasan KPK Tolak Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat Nazaruddin

Febri melanjutkan jika nanti draf itu sudah diterima maka pihaknya akan membaca dan mempelajarinya terlebih dulu.‎ Point yang paling penting di putusan Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi pedoman untuk fungsi pengawasan DPR.

Termasuk relasi KPK dengan DPR adalah fungsi pengawasan DPR, yang memang menjadi kewenangan DPR tetapi pengawasan tersebut tidak bisa masuk pada aspek Yudisial, proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

"Ini yang menjadi keberatan KPK sejak awal ketika RDP Komisi III sebelum pansus dibentuk. Kita ingat asal muasal ketika sebelum Pansus dibentuk adalah penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam‎. Pada saat itu, rekaman tersebut adalah bukti dalam proses yang sedang dilakukan KPK. Itu ditegaskan juga sebagai satu pertimbangan di MK," papar Febri Diansyah.

Febri juga berharap semua pihak baik KPK, DPR maupun instrumen hukum lain juga bisa menjadikan ini sebagai standar ke depan bahwa pengawasan politik tidak bisa masuk pada aspek Yudisial.

Ini, kata Febri, juga berlaku bagi pihak lain yang mendapatkan tugas melakukan pengawasan. Apakah itu pengawasan keuangan, misalnya oleh BPK. Tentu tidak bisa masuk juga pada aspek Yudisial yang ditangani oleh KPK.

‎Diketahui, MK memutuskan menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17/2014 ‎tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal ini mengatur penggunaan hak angket oleh DPR. Dengan demikian, MK menyatakan sah jika DPR menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK masuk dalam ranah eksekutif, meski KPK merupakan lembaga independen. Karena itu, DPR dinilai berhak menggunakan hak angket terhadap KPK

Sementara itu, soal rekomendasi dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno sebanyak 10 point rekomendasi tersebut tidak ada satu pun yang dimaksudkan melemahkan KPK.

Justru bakal memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Salinan draf rekomendasi yang beredar di kalangan media, rekomendasi itu seputar aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola sumber daya manusia.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Hak Angket KPK

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas