Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

UU MD3

Kader Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih 8 Parpol Pendukung Pengesahan UU MD3

Ternyata politisi kita, imbuhnya, ingin berkuasa tanpa batas. Bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik.

Kader Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih 8 Parpol Pendukung Pengesahan UU MD3
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Rapat paripurna pengesahan RUU MD3 yang digelar di ruang paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah memerintahkan seluruh kadernya untuk tidak memilih partai politik pendukung pengesahan UU MD3.

Demikian Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan kepada Tribunnews.com, Selasa (13/2/2018).

Baca: Tak Banyak yang Tahu, Daniel Mananta Ternyata Sudah Punya Istri, Ini 7 Foto Cantiknya!

Kenapa demikian? Menurut Dahnil Simanjuntak, disahkannya Revisi UU MD3 oleh DPR RI dengan tambahan pasal dimana, DPR mendapatkan tiga kuasa tambahan, yakni pemanggilan paksa dalam rapat DPR, imunitas, dan bisa mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR.

Kata dia, ketiga pasal tersebut adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR.

Serta tambahan pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

"Bagi saya UU MD3 dengan 3 tambahan pasal tersebut, menyeret Indonesia Ke era kegelapan demokrasi," ujar Dahnil Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Selasa (13/2/2018).

"Karena Mereka secara Berjamaah “membunuh” Demokrasi yang Sudah dibangun sejak reformasi lalu," tegasnya.

Untuk itu dia menilai, publik tidak boleh berdiam diri.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas