Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

UU MD3

YLBHI Sebut Pengesahaan UU MD3 Mengancam Kebebasan Wartawan

Menurut Isnur, hampir setiap hari para jurnalis terlibat langsung dalam memberitakan DPR atau anggota DPR.

YLBHI Sebut Pengesahaan UU MD3 Mengancam Kebebasan Wartawan
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) oleh DPR bisa menjadi ancaman bagi jurnalis.

Terlebih, dalam pasal 122 huruf k, menyebutkan memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Baca: Mendagri: Politisasi SARA dan Politik Uang Merupakan Racun Demokrasi

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pasal tersebut bisa menjebloskan seseorang yang dianggap menghina anggota DPR melalui pandangan MKD.

"Bisa jadi ada salah satu anggota dewan yang merasa dirinya direndahkan lewat tulisan wartawan, maka dia akan melakukan tindakan hukum ditunjang dengan UU MD3 ini," kata Muhammad Isnur di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

Baca: KPK Telisik Aliran Dana Dalam Kasus Suap Dengan Tersangka Emirsyah Satar

Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi.

Menurut Isnur, hampir setiap hari para jurnalis terlibat langsung dalam memberitakan DPR atau anggota DPR.

Baca: Wakil Ketua MKD: Anggota DPR yang Merasa Dicemarkan Nama Baiknya Bisa Buat Laporan Ke Polisi

Pemberitaan seringkali berisi kritik atas keputusan atau perilaku anggota DPR yang dianggap tidak berpihak kepada publik.

Dalam tahap itu, jika MKD menilai tulisan-tulisan para Jurnalis terlalu menghina Anggota DPR, hal ini tentu akan mendorong MKD melaporkan jurnalis tersebut kepada pihak Kepolisian.

Baca: MKD Susun Aturan Menindaklanjuti Pasal Penghinaan DPR

"Undang-undang yang terbatas saja banyak Jurnalis yang terjerat. Terlebih ada UU MD3 seperti ini," kata Muhammad Isnur.

Diketahui DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD melalui rapat paripurna DPR, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#UU MD3

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas