Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Hak Angket KPK

Rekomendasi Pansus Soal Lembaga Pengawas KPK Aneh Karena Sudah Dihapus

Taufiqulhadi menduga Agun membacakan rekomendasi lama dalam rapat paripurna.

Rekomendasi Pansus Soal Lembaga Pengawas KPK Aneh Karena Sudah Dihapus
ISTIMEWA
Politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua Pansus Angket DPR untuk KPK Taufiqulhadi menyebut aneh rekomendasi yang dibacakan ‎ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa dalam dalam paripurna masih mencantumkan pembentukan lembaga pengawas independen bagi KPK.

‎"Ini agak aneh juga, karena selama ini sudah kita katakan itu tidak masuk," ujar Taufiqulhadi usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (14/2/2018).

Menurut politisi NasDem dalam rapat terakhir pansus angket bersama pimpinan DPR semua‎ fraksi sepakat bahwa rekomendasi pembentukan lembaga pengawas dihapus dari laporan akhir Pansus.

Taufiqulhadi menduga Agun membacakan rekomendasi lama dalam rapat paripurna.

‎"Kami tidak memperhatikan. Tapi kita sudah sepakat lembaga pengawas tidak dimasukan. Jadi sudah sepakat semua fraksi soal itu," katanya.

Baca: BPS Buka 800 Ribu Lowongan Petugas Pencacah untuk Sensus Penduduk 2020

Dengan dipaksakannya rekomendasi pembentukan lembaga pengawas dalam laporan Pansus oleh Agun Gunandjar, pihakanya menurut Taufiqulhadi akan konsultasi dengan pimpinan DPR.

"Karena itu telah disepakati maka kita serahkan ke pimpinan DPR. Kami akan konsultasi ke pimpinan DPR," ujarnya.

‎Sebelumnya Pansus merekomendasikan pembentukan dewan pengawas KPK dalam laporan yang dibacakan dalam rapat paripurna. Padahal rekomendasi tersebut ‎telah disepakati semua fraksi untuk dihapus.

"Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh yang berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances," ujar Agun yang merupakan politis Golkar, saat membacakan rekomendasi Pansus.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Hak Angket KPK

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas