Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Komisi II DPR Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi Kepemilikan Tanah di DIY

Sebab, DIY sebagai daerah khusus memiliki kewenangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, termasuk soal pertanahan.

Komisi II DPR Tegaskan Tidak Ada Diskriminasi Kepemilikan Tanah di DIY
youtube
Keraton Yogyakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JOGJAKARTA - Komisi II DPR yang sedang menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan menganggap tidak ada persoalan dalam kebijakan agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sebab, DIY sebagai daerah khusus memiliki kewenangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan pemerintahan, termasuk soal pertanahan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hotmaulana Hutauruk di sela-sela kunjungan kerjanya di Bangsal Kepatihan Gubernur DIY, Kamis (1/3/2018).

Rufinus menanggapi polemik menyusul adanya pihak yang melontarkan istilah rasialisme kepemilikan tanah di DIY.

Anggota DPR yang juga pengacara itu menegaskan, DIY dalam soal kepemilikan tanah tidak tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria (UU PA).

Maka dari itu, kebijakan Instruksi Kepala Daerah 898/I/A-1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada WNI Nonpribumu masih berlaku.

“Kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ini justru memberikan perlindungan hak kepemilikan tanah. Bahwa hak yang diberikan merupakan HGB (hak guna bangun),” tuturnya.

Dia menegaskan, Komisi II DPR justru menginginkan adanya penguatan atas status kepemilikan tanah di DIY sebagai daerah khusus. “Sehingga ke depannya, persoalan pertanahan di Jogja tidak mencuat kembali karena memiliki payung hukum yang kuat,” tegasnya.

Rufinus mengaku sangat prihatin atas munculnya istilah rasisme tanah setelah penggugat kebijakan Sultan Yogya kalah di pengadilan. Dia menyebut istilah rasisme kepemilikan tanah ini berlebihan dan sangat tidak benar.

Menurut Rufinus, karena status kepemilikan tanah di DIY adalah HGB maka ketika terjadi sengketa tidak bisa disita. Sebab, pemiliknya adalah pemerintah yang dalam hal ini Keraton Kasultanan dan Pakualaman.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas