Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Wakil Ketua DPR Nilai UU MD3 Akan Tetap Berlaku Meski Tidak Ditandatangani Jokowi

Diketahui, UU MD3 telah disahkan DPR bersama Pemerintah pada 12 Februari 2018 lalu.

Wakil Ketua DPR Nilai UU MD3 Akan Tetap Berlaku Meski Tidak Ditandatangani Jokowi
Wahyu Aji/Tribunnews.com
Taufik Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Batas waktu penandantanganan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) oleh Presiden Joko Widodo berakhir hari ini, Rabu (14/3/2018).

Menggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memastikan, sebagaimana UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kendati UU itu belum ditandatangani Presiden selama 30 hari, UU itu akan tetap berlaku.

Baca: Ribuan Data Kependudukan Ganda Ditemukan di Kulonprogo, Warga Tak Bisa Cetak E-KTP

“Hari ini, setelah 30 hari UU MD3 disahkan di Parpiruna, merupakan batas penandatanganan UU MD3 oleh Presiden. Namun sepertinya belum ada kabar Presiden menandatangani UU itu. Walaupun begitu, secara aturan perundang-undangan, UU MD3 akan tetap berlaku,” kata Taufik di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Sedangkan, terkait adanya usulan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Taufik menilai hal itu merupakan hak konstitusional Presiden.

Namun, kata Taufik, hal itu dirasa sesuatu yang tidak perlu.

Taufik menyarankan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan jika ada pasal dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan keinginan publik.

Baca: Mobil Mewah yang Pajaknya Mati Tabrak Polantas di Jakarta Barat

“Dengan batas penandatangan UU MD3 yang sudah habis ini, berarti UU MD3 sudah berlaku. Namun jika memang dirasa ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK. Rasanya, Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu,” kata politikus PAN itu.

Diketahui, UU MD3 telah disahkan DPR bersama Pemerintah pada 12 Februari 2018 lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2, rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (antara DPR dan pemerintah), tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas