Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Ajukan Uji Materi ke MK, Komunitas Mobil dan Driver Online Permasalahkan Frasa ''Gunakan Telepon''

Ade mengatakan bahwa frasa "menggunakan telepon" itu harus dijelaskan lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

Ajukan Uji Materi ke MK, Komunitas Mobil dan Driver Online Permasalahkan Frasa ''Gunakan Telepon''
tourismvietnam
Ilustrasi Pengemudi Taksi Online 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas mobil Toyota Soluna Community dan Driver Online Jakarta menunjuk kuasa hukum Ade Manansyah untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya pada Rabu (14/3/2018) siang.

Usai menyampaikan laporannya ke MK, Ade menjelaskan bahwa kliennya mempermasalahkan frasa "menggunakan telepon" dalam Pasal 106 ayat (1) yang dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 283 dan diberlakukan bagi seluruh pengemudi kendaraan bermotor.

Baca: Polisi Ungkap Narkoba Jenis Baru

Ade mengatakan bahwa frasa "menggunakan telepon" itu harus dijelaskan lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan multi tafsir.

"Harus dijelaskan apakah penggunaan telepon itu untuk berkomunikasi sehingga dikategorikan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi. Atau apakah penggunaan telepon itu untuk menyalakan GPS sebagai pemandu jalan," terangnya.

Ade mengatakan bila pengemudi menggunakan telepon untuk melihat GPS tidak dikategorikan mengganggu konsentrasi.

Justru pengemudi sedang melihat petunjuk jalan yang telah ditentukan supaya tidak tersesat dan berarti pengemudi tetap dalam fokus mengemudi.

"Apalagi saat ketentuan ini diundang-undangkan pada tahun 2009, si pembuat UU pasti tidak menyangka bahwa di hari ini ada profesi yang bekerja menggunakan GPS sebagai sarana utama. Karena pada saat konsumen transportasi online memesan, pada saat itu GPS bekerja membantu driver."

"Bila hal tersebut masuk dalam frasa "menggunakan telepon" maka semua driver online yang sedang bekerja mengantar konsumen berarti sedang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 UU LLAJ," tegasnya.

Ade juga menyebutkan bahwa frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan" pada Pasal 283 UU LLAJ bisa menimbulkan penafsiran lain bagi penegak hukum.

Di mana maksud dari kegiatan lain dalam frasa Pasal 283 UU LLAJ itu salah satunya adalah menggunakan telepon yang bisa dikenakan hukum pidana kurungan maksimal selama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 750 ribu.

"Dalam Pasal 283 juga hanya menjelaskan melalui frasa "cukup jelas" sehingga tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal yang menyebabkan gangguan konsentrasi saat berkendara itu."

Oleh karena itu sebagai pemohon pihaknya menyebut penjelasan UU LLAJ dalam Pasal 106 ayat (1) yang memuat frasa "menggunakan telepon" dan dalam Pasal 283 dengan frasa "melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan" bertentangan dengan UUD 1945.

"Penjelasan itu juga tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon seluler pintar (smartphone)," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas