Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, KPK Dinilai Cederai Proses Demokrasi

Agus Rahardjo sempat mengumumkan ke publik melalui media massa bahwa sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 terindikasi kuat korupsi.

Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah, KPK Dinilai Cederai Proses Demokrasi
Istimewa
Ketum PPP Romahurmuziy 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai proses hukum calon kepala daerah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat tahapan Pilkada 2018, mencederai demokrasi.

Apalagi Ketua Umum KPK, Agus Rahardjo sempat mengumumkan ke publik melalui media massa bahwa sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 terindikasi kuat korupsi. Dia mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan KPK telah mencapai 90 persen.

Baca: Sempat Mengaku Oplas 50 Kali Agar Mirip Angelina Jolie, Gadis ini Kini Ungkap Fakta Mengejutkan

"Jangan hal-hal yang bersifat hukum dibuat sebuah statement yang bersifat spekulatif. Itu hanya akan mengendorkan semangat seluruh bakal calon yang muncul atau calon yang sedang bekerja," tutur Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, ditemui di Kantor DPP PPP, Rabu (14/3/2018).

Apabila ada penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah, menurut dia, dapat dilakukan sebelum penetapan pasangan calon atau setelah proses pilkada selesai. Sehingga, tidak menganggu pesta demokrasi rakyat itu.

Baca: Siasat Messi Taklukkan Chelsea, Sasar Celah di Dua Kaki Courtois

Dia berkaca dari pelaksanaan pilkada sebelum di era pilkada serentak. Saat itu, dia menjelaskan, ada kesepakatan bersama para penegak hukum untuk menunda proses hukum.

Namun sebelum Pilkada 2018, kata dia, tidak ada kesepakatan bersama melakukan penundaan. Sementara itu, KPK menggunakan kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum.

"Kami tidak bisa menyalahkan KPK, karena itu wewenang. Tetapi jangan kewenangan di stigma sebagai tindakan politik mengugurkan calon lain. Mestinya ada kesepakatan karena pernah dilakukan. Menunda tidak berarti menghilangkan karena mencoba membangun situasi kondusif," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas