Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Larangan eks Koruptor Daftar Caleg Rentan Digugat, KPU: Jangan Berandai-andai

"Kita kembali kepada undang-undang. Jadi memang di undang-undang tidak ada larangan, sebab kalau kita membuat norma yang tidak diatur..."

Larangan eks Koruptor Daftar Caleg Rentan Digugat, KPU: Jangan Berandai-andai
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana KPU RI membuat norma baru mengatur pelarangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan mendapatkan pertentangan.

Baca: Digadang Jadi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Justru Turun

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mengatakan upaya KPU RI rentan terhadap gugatan. Apalagi, kata dia, jika norma itu dibuat tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau aturan perundang-undangan yang lain.

"Kita kembali kepada undang-undang. Jadi memang di undang-undang tidak ada larangan, sebab kalau kita membuat norma yang tidak diatur dalam undang-undang menimbulkan potensi gugatan," tuturnya, ditemui di komplek parlemen, Senin (16/4/2018).

Sehingga, dia menegaskan, norma yang akan dimasukkan di peraturan KPU (PKPU) itu harus sesuai undang-undang. Dia mempersilakan lembaga penyelenggara pemilu itu menafsirkan undang-undang.

Namun, kata dia, hasil penafsiran tersebut harus dikonsultasikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan pemerintah.

"Kami tidak ingin karena kita tidak mau digugat. Kalau itu diputuskan di sini yang akan digugat itu DPR dan pemerintah. Kalau mau bikin sendiri silakan, tanpa harus konsultasi. Ditafsirkan, tetapi itu pasti akan digugat orang," kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, menanggapi pernyataan dari Zainudin Amali. Dia tidak dapat berandai-andai apabila keputusan pihaknya melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan sebagai caleg di berbagai tingkatan rentan digugat.

"Kita kan tidak bisa berandai-andai. Sebab rapat RDP belum jadi digelar. Kalau jadi RDP kan kita bisa menakar pandangan-pandangan parpol di komisi dua itu bagaimana. Tapi kalau tidak digelar kami tak bisa melakukan itu," kata Wahyu.

Dia menambahkan, semua keputusan yang diambil diputuskan melalui forum tertinggi di KPU RI yaitu rapat pleno. Sehingga, suara kelembagaan dinilai paling tinggi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas