Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

Perludem Dukung KPU soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

"Kami menyatakan sikap mendukung KPU tetap pada posisi memasukkan larangan mantan terpidana untuk dicalonkan pada pemilu legislatif 2019,"

Perludem Dukung KPU soal Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapida kasus korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif (Caleg), merupakan bagian dari membangun integritas peserta dan kandidat pemilu.

Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, kasus korupsi, terorisme, dan narkotika merupakan jenis tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), sehingga mantan narapidana kasus ini sepatutnya dinilai tidak layak menjadi wakil rakyat.

Baca: Dewi Perssik Tampil Berdaster Tanpa Makeup, Begini Reaksi Netter Saat Melihatnya

Ditambah lagi KPU merupakan lembaga mandiri dan independen dalam menyelengarakan pemilu salah satunya dalam penyusunan regulasi dan mempunyai kewajiban moral menjaga integritas pemilu.

"Kami menyatakan sikap mendukung KPU tetap pada posisi memasukkan larangan mantan terpidana untuk dicalonkan pada pemilu legislatif 2019," tegas Titi kepada Tribunnews.com, Selasa (17/4/2018).

"Kami menilai, langkah KPU menerbitkan larangan yang tidak memperbolehkan mantan terpidana berkontestasi dalam pemilu legislatif merupakan langkah penting dan progresif," tambahnya.

Langkah ini menurut Perludem, sebagai langkah yang sangat tepat untuk turut menjawab persoalan yang kian problematik, yaitu fenomena korupsi anggota legislatif dan citra korup lembaga legislatif.

Ketentuan ini akan membawa dampak positif, baik untuk mendorong pemilu lebih berintegritas atau pun sebagai salah satu langkah mencegah korupsi di DPR.

Untuk itu pula Perludem mendesak partai politik, DPR RI dan pemerintah untuk memiliki komitmen yang sama dan bersikap mendukung rancangan PKPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi calong anggota dewan.

"Kami meyakini masih banyak bakal calon yang tidak mempunyai rekam jejak korup yang layak dicalonkan," jelasnya.

Selain itu, Perludem mengusulkan alternatif penyusunan norma dalam PKPU, yaitu larangan tersebut dapat ditambahkan dalam pasal yang mengatur persyaratan pengajuan bakal calon (PKPU Pasal 7 ayat 1). Yakni dengan menambahkan ketentuan, “daftar calon yang diusung oleh partai politik tidak memuat mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkotika, dan terorisme”.

Lalu, persyaratan bakal calon (PKPU Pasal 8 ayat 1), dengan menambahkan ketentuan, “mantan terpidana yang dikecualikan atau dapat dicalonkan bukan merupakan mantan terpidana kasus korupsi, bandar narkotika, dan terorisme”.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas