Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Wasekjen Gerindra: Soal Mudik Saja Dipolitisir

"Kan kubu sebelah, coba saya tanya, mudik saja dipolitisasi. Framing media bagaimana pemerintah membangun opini luar biasa suksesnya mudik."

Wasekjen Gerindra: Soal Mudik Saja Dipolitisir
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa spanduk 'Jalan Tol Jokowi' merupakan bentuk kreasi ‎karena gerah dengan situasi politik 2019.

Kegerahan tersebut salah satunya karena apa yang dikerjakan pemerintah selalu dipolitisasi.

Baca: Titiek Soeharto Nyeberang ke Partai Berkarya, Ini Tanggapan Sam Aliano

Menanggapi hal tersebut ‎Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade justru menyebut pemerintah lah yang sering mempolitisir momentum dan masalah, salah satunya mudik.

"Lah yang mempolitisir kan kubu sebelah, coba saya tanya, mudik saja dipolitisasi. Framing media bagaimana pemerintah membangun opini luar biasa suksesnya mudik. Mudik saja dipolitisasi sama pemerintah," ujar Andre saat dihubungi, Selasa, (12/6/2018).

Menurut Andre bukti politisasi pemerintah melalui mudik yakni adanya spanduk 'Jalan Tol Jokowi'. Sspanduk tersebut merupakan bentuk kepanikan pemerintah terhadap munculnya hastag #GantiPresiden2019.

"Kan lucu padahal jalan tol tersebut dibangun pakai uang rakyat, dari pajak, bahkan utang luar negeri, bukan duitnya pak Jokowi pribadi, dan sudah kewajiban pemerintah sebagai penguasa untuk membangun infrastruktur. Jadi tidak ada yang luar biasa," katanya.

Andre mengatakan pihaknya tidak pernah mempolitisasi kinerja pemerintah. Gerindra sebagai partai oposisi hanya mengawasi dan menilai kinerja pemerintah. Hasil penilaian tersebut kemudian menyimpulkan harus adanya pergantian presiden di 2019 mendatang.

"Kita fokus pada hastag ganti presiden kenapa? ‎Karena pak Jokowi gagal menunaikan janji kampanyenya. Arah pemerintah tidak mampu memperbaiki ekonomi masyrakat sehingga perlu pergantian kepemimpinan," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas