Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Fadli Zon: Kunjungan Yahya Staquf Cederai Reputasi Politik Luar Negeri Indonesia

Fadli Zon, mengkritik kehadiran Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yahya Staquf, di konferensi tahunan Forum Global AJC.

Fadli Zon: Kunjungan Yahya Staquf Cederai Reputasi Politik Luar Negeri Indonesia
Kolase / TribunWow.com
Yahya Cholil Staquf dan Fadli Zon 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengkritik kehadiran Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Yahya Staquf, di konferensi tahunan Forum Global AJC (Komite Yahudi Amerika) yang digelar di Yerusalem selama 10-13 Juni 2018.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, kunjungan Staquf ke Israel kontraproduktif dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang sejak 1947 konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kunjungan Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain mencederai reputasi politik luar Indonesia di mata internasional, juga melukai rakyat Palestina," ujar Fadli Zon, dalam keterangannya, Rabu (13/6/2018).

Baca: Asian Para Games 2018 Dapat Dukungan Penuh dari Kemenkominfo

Selain mencederai reputasi politik luar negeri Indonesia, kata dia, kunjungan anggota Wantimpres itu juga bisa melanggar konstitusi dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

"Selain itu, bisa melanggar konstitusi dan UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam konstitusi kita tertulis tegas penentangan segala bentuk penjajahan," kata dia.

Dia menjelaskan, Israel, berdasarkan serangkaian Resolusi yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan negara yang telah melakukan banyak pelanggaran kemanusiaan terhadap Palestina.

Pelanggaran kemanusiaan itu, kata dia, mulai dari Resolusi 181 tahun 1947 tentang pembagian wilayah Palestina dan Israel, Resolusi 2253 tahun 1967 tentang upaya Israel mengubah status Yerusalem, Resolusi 3379 tentang Zionisme tahun 1975, Resolusi 4321 tahun 1988 tentang pendudukan Israel di peristiwa intifada, dan sejumlah resolusi lainnya.

Dia menegaskan, secara de facto dan de jure Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel. Sehingga, kunjungan anggota Wantimpres Yahya Staquf ke Israel, selain bertentangan dengan konstitusi, rentan ditafsirkan simbol pengakuan pejabat negara Indonesia secara de facto atas keberadaan Israel.

"Ini sangat berbahaya dan memprihatinkan. Lebih jauh, kunjungan Staquf juga kontraproduktif bagi agenda diplomasi Indonesia yang selama ini konsisten membela Palestina," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas