Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pikada Serentak 2018

Jelang Pencoblosan, Calon Kepala Daerah Harus Fokus Angkat Isu Daerah

Para calon kepala daerah diminta menonjolkan program kerja di daerah kepada para calon pemilih

Jelang Pencoblosan, Calon Kepala Daerah Harus Fokus Angkat Isu Daerah
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
SOSIALISASI COKLIT- Maskot pencocokan dan penelitian (coklit) seusai memberikan keterangan pelaksanaan coklit serentak di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2018). KPU melaksanakan gerakan coklit serentak pada 20 Januari 2018 mendatang dengan menerjunkan 385.791 petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) untuk menyempurnakan dan pemutakhiran data pemilih di 171 daerah jelang pilkada serentak 2018. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahapan pemungutan suara di Pilkada serentak 2018 dilakukan pada 27 Juni mendatang.

Jelang dua pekan menghadapi pemungutan suara, para calon kepala daerah diminta menonjolkan program kerja di daerah kepada para calon pemilih.

Baca: Pemilih Siluman di Pilkada Agar Diwaspadai Karena Berdekatan Mudik Lebaran

"Mestinya itu pilkada, maka kampanye nya, isu-isu kampanyenya mestinya yang menyangkut soal kepentingan daerah," ujar Direktur Eksekutif The Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo saat dihubungi, Kamis (14/6/2018).

Meskipun Pilkada 2018 beriringan waktu dengan persiapan Pemilu 2019, dia menilai tidak tepat apabila materi kampanye yang dibawa pasangan calon kepala daerah terkait Pemilu mendatang.

Sebab, dia menjelaskan, Pilkada merupakan ajang pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah.

Sehingga, lebih menonjolkan program kerja yang relevan dan terukur kepada masyarakat.

Program kerja itu, seperti upaya pengentasan masalah yang ada di daerah. Akhirnya, masyarakat dapat melihat kualitas pasangan calon kepala daerah yang melakukan kampanye.

"Calon kepala daerah yang menggunakan hashtag #2019GantiPresiden sebagai kampanye pilkada, menurut saya itu langkah yang konyol," kata dia.

Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan saat debat kandidat putaran kedua yang diselenggarakan oleh KPU Jabar di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin 14 Mei 2018 malam.

Baca: Pemudik Disarankan Jangan Terpancing Spanduk Bermakna Provokasi Pemilu 2019

Kericuhan diawali saat pasangan calon nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, menyampaikan akan mengganti presiden di dalam pidato penutupan.

"Kalau kami terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, 2019 kita ganti presiden," kata Sudrajat.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas