Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Mantan Koruptor Patrice Rio Capella: Sikap Lunak KPU Sia-sia, Percuma Saya Mau Maju dari Mana?

Mantan anggota DPR RI sekaligus mantan narapidana kasus korupsi Patrice Rio Capella pesimis bisa kembali menjadi calon legislatif dalam Pileg 2019.

Mantan Koruptor Patrice Rio Capella: Sikap Lunak KPU Sia-sia, Percuma Saya Mau Maju dari Mana?
Harian Warta Kota/henry lopulalan
PINDAH KE SUKAMISKIN - Eks Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella meninggalkan rumah tahanan KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/4/2016).Terpidana menerima suap Rp 200 juta untuk amankan perkara Bansos di Kejaksaan Agung ini dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung untuk menghabiskan masa hukumannya vonis 1,5 tahun. Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan anggota DPR RI dari Partai NasDem sekaligus mantan narapidana kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos), Patrice Rio Capella pesimis bisa kembali menjadi calon legislatif (caleg) dalam Pileg 2019.

Sebab, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi kesempatan mantan napi kasus korupsi mendaftar sebagai caleg lewat partai politik, namun pada akhirya lembaga tersebut tetap memberlakukan syarat caleg adalah bukan mantan napi koruptor sebagaimana Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut Rio, sikap lunak KPU itu menjadi sia-sia. Sebab, parpol tidak akan mau mencoba-coba mendaftarkan calegnya yang berlatar belakang mantan napi kasus korupsi ke KPU.

"Percuma, saya mau maju dari mana? Tidak bisa lagi," kata Rio kepada Tribun, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Sebelumnya, KPU tetap memberlakukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h undang-undang tersebut diatur, bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang semula menolak, akhirnya mengundangkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat aturan larangan bagi mantan napi koruptor untuk menjadi bakal caleg tersebut.

Baca: Istri Pelaku Teror Bom di Pasuruan Hanya Bilang Tak Tahu Apa-apa saat Diperiksa sebagai Saksi

Menurut Rio, Pasal 7 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah menutup kesempatan bagi dirinya mendaftar sekaligus lolos dalam verifikasi persyaratan cakal caleg di KPU.

Padahal, kata Rio, banyak warga di daerah pemilihannya, Bengkulu, yang meminta dirinya maju mewakili mereka di DPR RI.

Mereka percaya kasus dugaan korupsi dana Bansos Sumut yang membuatnya mendekam 1,5 tahun di penjara adalah tidak terbukti.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas