Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

OTT KPK di Aceh

KPK Geledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR Bener Meriah

Penggeledahan kali ini dilakukan secara pararel di empat lokasi yakni Dinas PUPR, Dispora Aceh‎, kantor Bupati Bener Meriah

KPK Geledah Kantor Bupati dan Dinas PUPR Bener Meriah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Bener Meriah Ahmadi menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KPK menetapkan 4 orang tersangka yang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang swasta serta mengamankan barang bukti Rp 50 juta dari total commitment fee sebesar Rp 1,5 miliar terkait kasus fee proyek proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan di wilayah Aceh, Selasa (10/7/2018).

Penggeledahan kali ini dilakukan secara pararel di empat lokasi yakni Dinas PUPR, Dispora Aceh‎, kantor Bupati Bener Meriah dan Kantor Dinas PUPR.

"Selain kantor Dinas PUPR dan Dispora di Aceh, kami juga melakukan penggeledahan di dua lokasi di kab Bener Meriah, yaitu: Kantor Bupati dan Kantor Dinas PUPR," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini dilakukan terkait ‎tindak pidana korupsi dana otsus Pemprov Aceh. Sebelumnya pada minggu lalu, KPK juga menggeledah kediaman Gubernur Aceh nonaktif , Irwandi Yusuf, serta rumah dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Febri melanjutkan sejauh ini dari dokumen dan catatan proyek yang disita pihaknya, semakin
menguatkan konstruksi pembuktian kasus ini.

Atas serangkaian penggeledahan di Aceh, KPK menghimbau agar pihak-pihak di lokasi penggeledahan dapat koperatif dan membantu proses penyidikan ini.

"Karena selain ini adalah proses hukum, pengungkapan kasus ini juga kami pandang penting bagi masyarakat Aceh. Terutama karena korupsi itu merugikan bagi masyarakat," tegas Febri.

‎Diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA TA 2018. Mereka yakni Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi serta dua pihak swasta, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp 1,5 miliar atas fee ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun 2018. Irwandi meminta jatah tersebut pada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Ahmadi sendiri baru menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta pada Gubernur Irwandi melalui dua orang dekatnya, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Diduga pemberian ini merupakan komitmen fee 8 persen yang jadi bagian untuk pejabat Pemerintah Aceh.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#OTT KPK di Aceh

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas