Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Bawaslu: Parpol Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan 30 Persen Akan Dicoret dari Dapil

KPU RI sudah membuka tahapan pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 4-17 Juli mendatang.

Bawaslu: Parpol Tak Penuhi Kuota Keterwakilan Perempuan 30 Persen Akan Dicoret dari Dapil
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Bawaslu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bawaslu RI, Abhan memperingatkan partai politik peserta Pemilu 2019 agar memenuhi kouta keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan.

Apabila tidak memenuhi kouta, maka bakal calon legislatif (bacaleg) yang lain akan tercoret dan tidak ada keterwakilan untuk dapil yang tidak bisa memenuhi keterwakilan perempuan.

"Dan itu sangat tegas aturannya ketika di dapil tidak memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan itu akan dicoret dari dapil itu," ujar Abhan, ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (11/7/2018).

KPU RI sudah membuka tahapan pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mulai dari tanggal 4-17 Juli mendatang.

Mengingat batasan waktu yang ada, Abhan meminta agar parpol membenahi daftar bacaleg apabila dinilai belum memenuhi kuota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Saya kira ini masih ada waktu ya untuk menyiapkan itu. Jadi saya kira ini harus disiapkan betul untuk parpol mengenai afirmasi 30 persen perempuan," katanya.

Seperti diketahui, keterwakilan perempuan untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2019 harus memenuhi kouta 30 persen. Setiap tiga orang bacaleg pada susunannya harus ada perempuan

Jika keterwakilan perempuan kurang, KPU akan mengeluarkan berita acara persyaratan partai politik belum memenuhi syarat dan akan dilakukan perbaikan dari batas waktu pendaftaran dari 4-17 Juli 2018.

Namun, apabila kouta perempuan kurang yang dapat dilakukan jika tidak bisa dipenuhi maka baceg laki-laki harus dikurangi.

Melihat ke belakang, Pasal 65 UU Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilu mengatur pertama kali partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif.

Sepanjang perjalanan, aturan berubah karena ada perubahan undang-undang pemilu pada 2008 dan 2012 yang mengatur lebih rinci kebijakan afirmatif.

Selain pencalonan minimal 30 persen, juga mengatur penempatan perempuan di daftar calon yaitu setiap tiga nama paling kurang terdapat satu perempuan. Aturan itu tidak berubah di pasal 245 dan pasal 246 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas