Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

KPK Imbau Calon Anggota DPD RI Segera Lengkapi Data LHKPN

Cahya menyebutkan, terdapat 184 bakal calon Anggota DPD yang belum mengaktivasi e-LHKPN.

KPK Imbau Calon Anggota DPD RI Segera Lengkapi Data LHKPN
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Direktur Pendaftaran LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimbau agar bakal calon Anggota DPD RI segera melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dikatakan Direktur Pendaftaran LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa, hingga saat ini masih banyak calon Anggota DPD yang belum melengkapi data LHKPN.

"Oleh karenanya kami juga melalui media di sini menghimbau kepada para calon untuk segera melengkapi. Karena ada juga dari kami proaktif, kami telepon tapi enggak diangkat, kami hubungi juga masih belum dibales WA-nya," kata Cahya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/7/2018).

"Nah mungkin di tengah-tengah kesibukan tolong segera jangan sampai nanti baru sadarnya di akhir-akhir terus mepet," katanya.

Cahya menyebutkan, terdapat 184 bakal calon Anggota DPD yang belum mengaktivasi e-LHKPN. Pihaknya sudah mengirimkan username dan password agar segera diaktifkan.

"Diantaranya juga mereka menelpon kita, menghubungi kita, kok belum dikirim. Padahal kami sudah kirim. Nah belakangan kadang-kadang lupa ngecek emailnya lagi. Tolong kepada para calon untuk mengecek terus berkala emailnya, jangan lupa supaya bisa segera di aktifkan," imbau Cahya.

Oleh karena itu, tegas Cahya, pihaknya akan selalu siap melayani para bakal calon untuk bisa mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat-syarat yang diperlukan.

"Nah kami dari KPK siap melayani untuk membantu kelengkapannya semua," ujar Cahya.

Sebagai informasi, Pelaporan LHKPN telah sesuai dan wajib dilakukan karena telah diatur dalam Peraturan KPU No. 14/2018 Pasal 60 angka (1) huruf u yang berbunyi, bahwa perseorangan peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas