Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Sosialisasi Pemilu, Bawaslu Kunjungi Kantor DPP PDI Perjuangan

Dia menjelaskan, tujuan kedatangan mensosialisasikan bagaimana parpol menyiapkan tahapan Pemilu

Sosialisasi Pemilu, Bawaslu Kunjungi Kantor DPP PDI Perjuangan
Glery Lazuardi/Tribunnews.com
Bawaslu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI melanjutkan kunjungan ke partai politik peserta Pemilu 2019. Pada Rabu (11/7/2018), lawatan dilakukan ke kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat.

Ketua Bawaslu RI, Abhan didampingi anggota Bawaslu RI, Rahmad Bagja, Fritz Edward, Mochammad Afifudin, dan Ratna Dewi Petalolo dijamu Sekjen PDI P, Hasto Krisrianto beserta pengurus DPP lainnya.

"Pertama ini silaturahmi penyelenggara seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2019. Sudah kami lakukan rodshow ini sejak tanggal 3 kemarin dan hari ini ke PDI P," ujar Abhan, ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (11/7/2018).

Dia menjelaskan, tujuan kedatangan mensosialisasikan bagaimana parpol menyiapkan tahapan Pemilu 2019. Tahapan pertama, kata dia, pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk tahapan pendaftaran bakal calon legislatif, dia menjelaskan, parpol diminta untuk mengusung, mencalonkan, dan mendaftarkan orang-orang bersih. Selain itu, dia meminta, partai politik menyiapakan diri soal keterwakilan perempuan 30 persen.

"Tentu harus dimulai dari rekrutmen politik. Ini bagaimana partai tidak mencalonkan orang-orang yang bermasalah karena hukum misalnya korupsi terorisme, narkotika dan kejahatan sosial. Dan juga himbauan kami tidak juga melakukan politik uang dalam proses pencalegan," kata dia.

Setelah tahapan pendaftaran caleg dan pasangan calon presiden-wakil presiden dilakukan, tahapan selanjutnya kampanye mulai dari 23 September 2018-13 April 2019.

Dia mengingatkan peserta pemilu agar mematuhi ketentuan aturan kampanye dan menyiapakan saksi pada saat pemungutan suara. Mengenai saksi, kata dia, meskipun bukan kewajiban parpol, tetapi merupakan hak partai.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas