Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

OTT KPK di Aceh

Sosok Empat Orang Yang Dicekal KPK Ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap DOKA

pencekalan tersebut dilakukan sejak Jumat 6 Juli 2018 hingga enam bulan ke depan karena merupakan saksi penting dalam kasus itu.

Sosok Empat Orang Yang Dicekal KPK Ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap DOKA
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bupati Bener Meriah Ahmadi menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KPK menetapkan 4 orang tersangka yang diantaranya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, dan dua orang swasta serta mengamankan barang bukti Rp 50 juta dari total commitment fee sebesar Rp 1,5 miliar terkait kasus fee proyek proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh tahun anggaran 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya cegah tangkal (cekal) empat orang ke luar negeri terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang melibatkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sebagai tersangka penerima, Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka pemberi dan dua orang lainnya.

Dilansir dari Serambi Indonesia, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pencekalan tersebut dilakukan sejak Jumat 6 Juli 2018 hingga enam bulan ke depan karena merupakan saksi penting dalam kasus itu.

"Mengacu pada Pasal 12 UU KPK, dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 orang selama 6 bulan, terhitung Jumat, 6 Juli 2018. Pihak-pihak tersebut perlu dicegah ke luar negeri agar saat dibutuhkan keterangannya dapat dilakukan pemeriksaan," kata Febri.

Mereka yang dicekal KPK adalah Nizarli (Kepala Unit Layanan Pengadaaan/ULP Aceh), Rizal Aswandi (pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh), Fenny Steffy Burase (EO Aceh Marathon International 2018, perempuan yang diisukan punya hubungan khusus dengan Irwandi Yusuf), dan Teuku Fadhilatul Amri.

Berikut ini adalah informasi yang berhasil dihimpun Tribunnews.com dari berbagai sumber.

1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Aceh, Nizarli.

Dari laman resmi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh fsd.unsyiah.ac.id/nizarli/ diketahui bahwa Nizarli lahir di Banda Aceh pada 27 November 1964. Ia lulus pendidikan S1 di Institut Teknologi Surabaya Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur 1989. Kemudian ia lulus pendidikan S2 di Universitas Osaka Jepang pada tahun 1998. Nizarli telah mengajar sebagai Dosen Ilmu Arsitektur Universitas Syiah Kuala sejak tahun 1991.
Kemudian ia dilantik sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama delapan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/4/2018).

Pelantikan tersebut sempat menimbulkan polemik di masyarakat Aceh karena Rektor Universitas Syiah Kuala Syamsul Rizal tidak menyetujui pengangkatan Nizarli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syamsul tidak menyetujuinya dan tidak mengeluarkan surat izin terhadap Nozarli karena tidak sesuai dengan undang-undang dan PP Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui bahwa KPK mencekal Nizarli untuk meminta keterangan darinya dan mendalami proses pengadaan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan pengadaan yang terkait dengan penggunaan dana DOKA.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Berita Terkait :#OTT KPK di Aceh

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas