Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Bawaslu Akan Surati KPU Soal Jaminan Hak Suara Pemilih

"Apa yang kami sampaikan akan kami bikin dalam format surat terkait hasil pengawasan dan evaluasi Pilkada 2018 di 171 daerah,"

Bawaslu Akan Surati KPU Soal Jaminan Hak Suara Pemilih
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustrasi Bawaslu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan mengirimkan surat berisi hasil pengawasan dan evaluasi Pilkada 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifudin, meminta KPU RI memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat mendapatkan hak untuk memilih dalam Pemilu 2019.

"Apa yang kami sampaikan akan kami bikin dalam format surat terkait hasil pengawasan dan evaluasi Pilkada 2018 di 171 daerah," ujar Afifudin, ditemui di kantor Bawaslu RI, Kamis (12/7/2018).

Baca: Mantan Wakil Bupati Malang Diminta Kooperatif Penuhi Panggilan KPK

Lembaga penyelenggara Pemilu itu menyoroti 2.023.556 pemilih masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) atau 1,4 persen dari total jumlah pemilih di 17 Provinsi pada Pilkada 2018 yang mencapai 143.667.935.

"Coklit dilakukan KPU, tetapi dari 17 provinsi kami menemukan sejumlah 2.023.556 pemilih dalam DPTB. Kemudian di kabupaten/kota ada 449.128. Jadi total pemilih DPTB artinya orang yang tidak masuk coklit sejumlah 2.472.684 orang," kata dia.

Baca: Kepolisian Australia Barat Minta Maaf Pada Komunitas Aborijin

DPTB menjadi dasar evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih sepanjang tahapan pemilihan dimana DPTB adalah pemilih yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemilih yang terdapat dalam DPTB tersebut sangat potensial tidal terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 karena DPS Pemilu berdasarkan dari data DPT Pemilihan 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bagi daerah yang melaksanakannya.

Sehingga, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan identifikasi terhadap pemilih dalam DPTB tersebut untuk segera dimasukkan dalam tahapan perbaikan DPS.

Baca: Dideportasi Dari Jerman, Pemohon Suaka Afghanistan Gantung Diri di Kabul

Untuk itu, dia meminta KPU RI supaya memasukkan DPTB ke dalam DPS Pemilu 2019.
Sebab, dia menilai, dapat dipastikan DPTB belum dimasukkan apabila berkaca pada Pilkada 2018.

"Sehingga nanti kami sampaikan ke KPU agar dimasukkan dalam DPT Pileg dan Pilpres. Karena kemarin orang ini kan belum masuk DPT Pilkada. Kami harap DPT Pileg dan Pilpres nanti mereka akan masuk dan tak kehilangan hak pilih," ucapnya.

Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019, tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung hingga 21 Juli 2018.

Selanjutnya, penetapan DPSHP pada 22 Juli 2018 dan Perbaikan DPSHP hingga tanggal 12 Agustus 2018.

Sepanjang tahapan tersebut adalah masa KPU untuk melakukan pencermatan terhadap DPTB Pemilihan dan menjadikan bahan utama untuk perbaikan DPS dan DPSHP Pemilu.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas