Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Bawaslu Rekomendasikan Dua Juta Pemilih Masuk Dalam Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019

"Evaluasi, kami ini segera masukkan ke DPS untuk Pemilu 2019. Kalau dibandingkan jumlah, ini relatif besar,"

Bawaslu Rekomendasikan Dua Juta Pemilih Masuk Dalam Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019
Glery
Ketua Bawaslu RI Abhan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI mencatat sebanyak 2.023.556 pemilih masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) atau 1,4 persen dari total jumlah pemilih di 17 Provinsi pada Pilkada 2018 yang mencapai 143.667.935.

Untuk itu, Bawaslu RI meminta agar KPU RI memasukkan DPTB Pilkada 2018 ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 dimana tahapan perbaikan akan berlangsung hingga 21 Juli 2018.

Baca: Politikus PAN Sebut Jatah Menteri Bisa Jadi Solusi Akhiri Kebuntuan Koalisi Oposisi

"Evaluasi, kami ini segera masukkan ke DPS untuk Pemilu 2019. Kalau dibandingkan jumlah, ini relatif besar," ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan, ditemui di kantor Bawaslu RI, Kamis (12/7/2018).

DPTB menjadi dasar evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih sepanjang tahapan pemilihan dimana DPTB adalah pemilih yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca: Ide Sandiaga Pindahkan Sementara Pedagang Sate Taichan di Senayan ke Jalan Asia Afrika

Pemilih yang terdapat dalam DPTB tersebut sangat potensial tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 karena DPS Pemilu berdasarkan dari data DPT Pemilihan 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bagi daerah yang melaksanakannya.

Sehingga, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan identifikasi terhadap pemilih dalam DPTB tersebut untuk segera dimasukkan dalam tahapan perbaikan DPS.

Baca: Bupati Abdul Latif Sempat Ancam Ketua Kadin Hulu Sungai Tengah Usai Salat Jumat di Rutan Guntur

Menurut Abhan, DPTB itu terjadi karena petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) kurang maksimal di dalam melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pencocokan dan penelitian (coklit).

Untuk itu, dia meminta, KPU RI agar memperbaiki sistem coklit.

"Barangkali petugas PPDP kurang maksimal sehingga mestinya ada orang masuk ke DPT, tetapi belum masuk atau sebaliknya yang tidak memenuhi syarat tapi masuk," katanya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas