Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Jokowi Sebut Banyak Capres Banyak Pilihan, Sam Aliano: Pilpres 2019 Capres Tunggal

Batasan tersebut dianggapnya tidak adil karena memperkecil peluang bagi partai kecil dan menengah untuk mengajukan calon presiden alternatif

Jokowi Sebut Banyak Capres Banyak Pilihan, Sam Aliano: Pilpres 2019 Capres Tunggal
Istimewa
Sam Aliano bersama Relawannya di Gedung Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden 2019, Sam Aliano menegaskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dinilai merugikan calon yang ingin maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Batasan tersebut dianggapnya tidak adil karena memperkecil peluang bagi partai kecil dan menengah untuk mengajukan calon presiden alternatif dan potensial.

Baca: Sidang Roro Fitria Ditunda, Jaksa Belum Bisa Hadirkan Saksi

Bahkan, hal itu berpotensi menimbulkan calon tunggal dalam pilpres 2019.

"Saya sebagai calon presiden bersama para relawan menggelar aksi protes ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghapus ambang batas pencalonan presiden. Pasal ini sangat bertentangan dengan demokrasi dan tidak adil bagi kami," kata Sam Aliano saat menggelar aksi protes di Gedung MK, Kamis (12/7/2018) siang

Menurut Sam Aliano, saat ini calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengamankan tiket pencalonannya dengan menguasai enam partai politik.

Oleh sebab itu, peluang calon presiden alternatif untuk menantang Jokowi menjadi semakin kecil.

"Sekarang hanya tinggal 3 atau 4 partai saja yang belum menentukan calonnya, itupun diperebutkan banyak bakal capres. Dan yang lebih menyulitkan lagi adalah syarat ambang batas pencalonan 20 persen, kami merasa terjebak ikat leher," keluh Sam Aliano.

Partai politik seharusnya berpihak kepada rakyat karena sejatinya merupakan representasi dari rakyat. Sangat disesalkan parpol dikuasai oleh kepentingan elit partai tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

"Seharusnya ketua umum partai berpihak dan mendengar rakyat karena partai milik rakyat bukan milik perusahaan atau pribadi. Jangan karena mendapatkan jatah, lalu melupakan rakyat. Sekalian aja semua partai ke Pak Jokowi, kenapa tidak sekalian Pak Jokowi jadi calon tunggal saja," ucapnya.

Ia berharap Jokowi membuktikan omonganya beberapa waktu lalu saat berbicara di sejumlah media, yakni berharap agar dalam pilpres mendatang terdapat banyak pilihan capres.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas