Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Mantan Ketua MK Dukung Presidential Threshold 0 Persen Untuk Pilpres 2019

Ia beralasan jika tidak dikabulkan dapat membuat kegiatan politik menjadi sangat pragmatis dan transaksional.

Mantan Ketua MK Dukung Presidential Threshold 0 Persen Untuk Pilpres 2019
Fitri Wulandari/Tribunnews.com
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, saat ditemui di Kantor Pusat ICMI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie mendukung agar gugatan perubahan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ia beralasan jika tidak dikabulkan dapat membuat kegiatan politik menjadi sangat pragmatis dan transaksional.

"Mestinya 0 persen itu lebih baik sehingga tidak membuat kegiatan politik ini terlalu pragmatis dan transaksionl ndak sehat untuk membina kepemimpinan bangsa dan negara," ujar Jimly yang ditemui usai mengisi diskusi ILUNI UI, di Gedung Rektorat UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Baca: Makin Seru, Isu Tarik Menarik Antara Prabowo dengan Anies Baswedan

Selain itu, ujar Jimly, rakyat perlu mengekspresikan calon alternatif yang lebih banyak.

"Menentukan yang ideal betul kan rakyat beraneka ragam, juga bisa mengekpresikan melalui memilih calon yang banyak alternatif," sambungnya.

Ia menilai jika keputusan itu dikabulkan oleh MK, pemerintahan Jokowi masih tetap akan diuntungkan.

"Maka 20 persen atau 0 persen (PT) bagi pemerintahan incumbent sama saja. Sama saja tapi itu dampaknya jauh lebih baik bagi seluruh rakyat artinya pertimbangkan praktis, kepecah lawan politiknya jadi terpecah," terang Ketua ICMI ini.

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat melakukan gugatan ke MK. Paling tidak ada 12 kelompok yang mendaftarkan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke MK.

Gugatan ambang batas pencalonan presiden tersebut bukanlah kali pertama ditangani MK.

Ada nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra pernah menggugat ke MK pada 2017.

Selain Yusril, Partai Idaman bentukan Rhoma Irama juga pernah mengajukan gugatan terhadap pasal ini. Namun MK menolak kedua gugatan tersebut.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas