Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Ditandatangani Prabowo Subianto

Usai penandatangan pakta integritas itu, Prabowo Subianto menyatakan diri siap menerima mandat tersebut.

17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II yang Ditandatangani Prabowo Subianto
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal bergandengan usai penandatanganan pakta integritas Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden Prabowo Subianto menandatangani sekaligus menyepakati isi pakta integritas yang dihasilkan forum Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

“Kalau pakta integritas itu disepakati maka akan kami dukung,” ujar Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama sekaligus Ketua Penyelenggara Ijima Ulama II, Yusuf Muhammad Martak.

Penandatanganan itu juga disaksikan oleh sejumlah ulama dan tokoh nasional seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, dan Ketua Umum FPI (Front Pembela Islam) Ustadz Shabri Lubis.

Acara Ijtima Ulama II itu ditutup dengan seremoni pemberian dokumen pakta integritas itu kepada Prabowo Subianto.

Ada 17 poin yang menjadi isi pakta integritas yang disepakati forum Ijtima Ulama dan kubu Prabowo Subianto. Berikut 17 poin tersebut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas