Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kata Pengamat Hukum Ini Mahkamah Agung Timbulkan Kesan Pro Koruptor

Pengamat hukum C Suhadi menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan mantan narapidana kasus korupsi berhak daftar sebagai bacaleg.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat hukum C Suhadi menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan mantan narapidana kasus korupsi berhak mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Ia menilai, MA tidak sejalan dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak mantan koruptor berpartisipasi di dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019. 

"Itu artinya MA masih memakai cara-cara lama dan tidak ada keinginan membenahi negara ini dari bahaya korupsi," ujar Suhadi, Minggu (16/9/2018).

Suhadi merasa prihatin terhadap putusan tersebut. Apa yang diputuskan MA, kata dia, menimbulkan kesan lembaga peradilan itu, melindungi pelaku tindak pidana korupsi.

Padahal, lanjut dia, akibat para pelaku korupsi, masyarakat telah terzalimi dan kemajuan sebuah negara menjadi terhambat.

Selain itu, dia meminta, partai politik untuk komitmen mendukung pelarangan mantan koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendaftarkan diri sebagai bacaleg.

Tiga partai politik tidak mengajukan mantan narapidana korupsi sebagai bacaleg. Tiga parpol tersebut, yaitu PPP, PSI dan PKB. Selain itu, NasDem juga dianggap mempunyai komitmen mencegah dan memberantas korupsi.

"Agar negara ini benar-benar terbebas dari para pelaku korupsi. Jika tidak, dikuatirkan caleg koruptor yang ikut kontentasi pileg setelah terpilih akan melakukan hal sama di kemudian hari," tambah kader Partai Nasional Demokrat itu.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas