Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tolak Usulan KPU, Dirjen Dukcapil Tak Mau Langgar Aturan

Untuk itu, cara yang dapat dilakukan, pemilih pemula cukup mendaftarkan diri membuat KTP-el. Lalu, data terekam di database.

Tolak Usulan KPU, Dirjen Dukcapil Tak Mau Langgar Aturan
Tribunnews.com/Glery
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh, menolak usulan KPU RI menerbitkan KTP-el lebih awal kepada pemilih pemula.

Baca: Prabowo: Kekayaan Indonesia Dibawa Pergi dan Hanya Meninggalkan Utang Tak Jelas

Baca: Sering Dikritik saat Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat, Rizky Febian Berikan Pesan untuk Netter

Menurut dia, penerbitan KTP-el sebelum waktu pemilih berusia 17 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

"KPU menyarankan kami untuk khusus pemilu, KTP diterbitkan sebelum 17 (tahun,-red). Ini tidak boleh. Ini melanggar UU Adminduk. Dukcapil bisa kena sanksi pidana sebagaimana Pasal 96 a. Itu pidana 10 tahun. Kami tidak berani," kata Zudan, ditemui di kantor KPU RI, Minggu (16/9/2018).

Di Pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Atas dasar itu, pihaknya tidak akan melaksanakan saran dari KPU RI. Justru sebaliknya, kata dia, KPU RI dapat mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) dalam rangka melindungi hak pilih bagi pemilih pemula.

"Kami menyarankan KPU menerbitkan PKPU dalam rangka melindungi hak pilih bagi pemilih pemula," kata dia.

Pihaknya mencari solusi menjamin hak pilih pemilih pemula. Hal ini, karena pemilih pemula belum 17 tahun saat DPT ditetapkan, pada bulan September ini.

Dua cara dapat dilakukan. Cara pertama, masyarakat harus pro aktif dan cara kedua, pemerintah harus aktif turun ke lapangan. Pihaknya, tidak dapat bekerja apabila masyarakat tidak mau merekam dan mencetak KTP-el.

Untuk itu, cara yang dapat dilakukan, pemilih pemula cukup mendaftarkan diri membuat KTP-el. Lalu, data terekam di database.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas