Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

KPAI: Sosialiasi Pemilu di Tempat Pendidikan Harus Dibatasi

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, mendukung upaya sosialisasi kegiatan pemilihan umum di tempat pendidikan

KPAI: Sosialiasi Pemilu di Tempat Pendidikan Harus Dibatasi
Tribunnews.com/Fransiskus A
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (kiri) bersama Penulis buku Balita Langsung Lancar Membaca yang diduga berisi konten lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), Intan Novina (kanan) saat memberi keterangan di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPAI, Retno Listyarti, mendukung upaya sosialisasi kegiatan pemilihan umum di tempat pendidikan. Namun, dia meminta, agar dilakukan pembatasan.

"Harus ada batasan" kata Retno, Jumat (12/10/2018).

Dia meminta supaya kegiatan sosialisasi peserta pemilu di tempat pendidikan dilakukan pengaturan. Upaya ini perlu dilakukan agar tidak menganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

Untuk itu, kata dia, dinas pendidikan setempat bekerjasama dengan KPU/KPUD dan Bawaslu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

"Bawaslu wajib mengawasi apakah poster atau spanduk yang terpasang bersih dari atribut partai," tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward, mengatakan Bawaslu RI beserta jajaran akan mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu.

Menurut dia, pengawasan dilakukan hingga ke pelosok daerah. Sebab, pihaknya mempunyai panitia pengawas kecamatan dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

"Bawaslu hadir ikut pengawasan. Kami ada Panwascam dan Bawaslu kabupaten/kota yang selalu mendampingi," kata Fritz, Kamis (11/10/2018).

Untuk itu, peserta pemilu diminta mematuhi aturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Peserta pemilu 2019 harus memperhatikan aturan perundang-undangan selama masa kampanye. KPU RI menetapkan waktu kampanye mulai dari 23 September 2018-13 April 2019.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas