Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Peran LTSA Terus Dioptimalkan

Peran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terus dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah.

Peran LTSA Terus Dioptimalkan

Deputi Penempatan BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono menyatakan bahwa peran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terus dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah.

“Peran utama kita harus optimalkan LTSA, embrio LTSA ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdiri dari beberapa instansi terkait,” ujar Deputi Penempatan saat diskusi dengan anggota DPRD Provinsi NTB dan Media di Jakarta 12/10/2018.

Sejak 2014 hingga Agustus 2018, BNP2TKI  sudah meresmikan sebanyak 20 LTSA diantaranya di Mataram, Surabaya, Nunukan, Yogyakarta, Gianyar, Indramayu, Sambas, Lombok Tengah, Cirebon, Sumbawa, Cilacap, Sukabumi, Entikong, Lombok Timur, Pati, Karawang, Subang, Tulungagung, Brebes, dan Kendal.

Saat ini yang sudah ada gedung LTSA yaitu Tanjung Pinang, Batam, Kupang, Sumba Barat, Lombok Barat, Bima dan Bandung.

Di dalam LTSA terdiri dari berbagai Instansi yaitu Disdukcapil, Disnaker, Dinkes dan RSUD, Imigrasi, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, BP3TKI dan Perbankan. Masing-masing instansi tersebut memberikan tugas pelayanan sesuai fungsi layanan di LTSA.

“LTSA sangat membatu dalam memberikan pelayanan yang mudah, kendati demikian ada beberapa LTSA yang belum optimal dengan sarana dan prasarananya,” jelasnya.

Teguh mengatakan, LTSA tidak hanya inisiasi dari BNP2TKI tapi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dalam LTSA terdapat unsur daerah yang ikut terlibat untuk memberikan pelayanan kepada calon PMI ataupun PMI. Sehingga PMI yang ingin bekerja ke Luar Negeri sesuai prosedur dan berdokumen.

Terkait penempatan PMI non prosedural, Deputi Penempatan menambahkan, PMI yang tidak resmi dan tidak terdata  tidak  mempunyai kesempatan konpensasi asuransi dan ini memprihatikan. Sedangkan PMI yang melalui proses resmi tentunya akan mendapatkan konpensasi asuransi.

“Kondisi saat ini tidak semua masyarakat care terhadap proses penempatan yang resmi sehingga penempatan non prosedural masih kerap terjadi,” ujarnya.

Kasdiono Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB menyampaikan, apresiasi kepada BNP2TKI dan BP3TKI Mataram. Bahwa NTB merupakan  provinsi yang terbesar dalam  penempatan TKI, dimana terdapat hampir 10 % masyarakat NTB bekerja di Luar Negeri sebagai PMI.

“Karena itu peran BP3TKI dan LTSA sangat penting. Dengan tingginya angka penempatan maka permasalahan juga relatif  tinggi,” jelas Kasdiono.

Ia mengatakan permasalah penempatan PMI kerap terjadi karena masih adanya calo atau tekong yang merekrut PMI secara non prosedural. Selain itu, bursa kerja yang ada di 10 Kabupaten/Kota di NTB tidak berfungsi dengan baik .

“Bisa kita bayangkan jarak dari rumah calon PMI ke Dinas sangat jauh hingga puluhan kilo meter. Harusnya harus ada petugas keliling untuk mempermudah calon PMI membuat Kartu Kuning/AK1,” ujarnya

Menurut Kasdiono, dengan adanya beberapa LTSA di  NTB tentunya sangat membantu dan mempermudah pelayanan kepada para calon PMI. Sejak tahun 2010 NTB sudah mencoba membentuk LTSP, dengan harapan memberikan pelayanan mudah,  cepat dan aman.(*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas