Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

31 Karyawan Istaka Karya Dibunuh dengan Keji oleh Pemberontak OPM, Ma'ruf Amin Sarankan Forum Dialog

"Saya kira kita prihatin masih ada penembakan. Ini memang harus dihentikan supaya tidak terjadi lagi," ujar Ma'ruf

31 Karyawan Istaka Karya Dibunuh dengan Keji oleh Pemberontak OPM, Ma'ruf Amin Sarankan Forum Dialog
Tribunnews.com/Danang
Cawapres Ma'ruf Amin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin merasa prihatin atas terjadinya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (IOPM) terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Saya kira kita prihatin masih ada penembakan. Ini memang harus dihentikan supaya tidak terjadi lagi," ujar Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2018).

Ma'ruf meminta aparat memperketat pengamanan dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat Papua. Namun Ma'ruf meminta pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua untuk mengatasi persoalan disparitas antar daerah.

"Pemerintah harus melanjutkan pembangunan karena itu penting bagi rakyat Papua," kata Ma'ruf. "Jangan sampai karena adanya kasus penembakan itu kemudian menimbulkan keraguan untuk dilanjutkan," tegas Ma'ruf.

Ma'ruf juga meminta pemerinta agar membuka opsi dialog dengan kawanan pelaku sebagai solusi dalam penyelesaian kasus di Papua.

Baca: Followers Instagram Netizen Ini Tembus 90 Ribuan, Usai Rajin Pamer Cara Kreatif Berolahraga

"Saya kira dialog itu selalu terbuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Dan tentu ada batasan-batasannya dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ucap Ma'ruf.

Namun, jika dalam negosiasi antara pemerintah dengan KKB masih bisa didialogkan, ucap Ma'ruf, sebaiknya pemerintah mengedepankan dialog.

"Kan' kita sudah ada namanya otonomi khusus untuk Papua. Otonomi khusus ini kurangnya di mana. Bisa didialogkan. Tapi ada legimitasinya sepanjang itu masih dalam kerangka NKRI. Dialog itu selalu terbuka," kata Ma'ruf.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas