Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Sarankan Anggota DPR Tidak Digaji, Sandiaga Usulkan Pakai KPI

Sandiaga mengusulkan agar diterapkan sistem penilaian KPI (key performance index) untuk menilai prestasi anggota DPR.

KPK Sarankan Anggota DPR Tidak Digaji, Sandiaga Usulkan Pakai KPI
Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com
Sandiaga Uno 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, setuju dengan saran KPK agar anggota DPR tidak digaji jika tidak merampungkan undang-undang.

Lebih jauh, Sandiaga mengusulkan agar diterapkan sistem penilaian KPI (key performance index) untuk menilai prestasi anggota DPR.

"Saya sepakat dimana kita harus membayar gaji orang sebelum keringetnya itu kering. Tapi kalau dia gak berkeringet sama sekali ya jangan dibayar ya saya sepakat banget jadi buat saya itu wacana yang baik dan ada KPInya," ujar Sandiaga di Ciledug, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

Baca:  Dul Jaelani ke Idol Junior, Rossa Histeris Sebut Nama Ahmad Dhani, Begini Reaksi Maia Estianty

Menurutnya sangat penting untuk dilakukan evaluasi kinerja terhadap anggota DPR.

Selain itu, menurut Sandiaga diperlukan tunjangan kinerja bagi anggota DPR yang mampu menuntaskan legislasi.

Baca: Saat Keluarga Jokowi Mengaku Sudah Biasa Diserang Isu Negatif

"Nah ini mungkin nanti sistem penggajiannya juga diubah juga dengan tunjangan kinerja misalnya kinerja legislasi kita liat undang-undang dari yang dijanjiin 10 berapa yang tembus undang-undang," jelas Sandiaga.

Dirinya berharap dengan sistem seperti itu akan mendorong kinerja anggota DPR. 

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menggulirkan wacana anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung.

Menurutnya, usul ini untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas. Dirinya mengusulkan jika UU tak selesai dibahas oleh DPR, para anggota DPR tidak bisa digaji.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest. Jadi kalau ada undang-undang disahkan, DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, Pak Ketua," ujar Saut saat acara diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas