Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Pelajari Penggunaan Pasal Obstruction of Justice untuk Kasus Novel Baswedan

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penerapan pasal obstruction of justice tidak bisa langsung dilakukan

KPK Pelajari Penggunaan Pasal Obstruction of Justice untuk Kasus Novel Baswedan
Tribunnews/JEPRIMA
Penyidik KPK Novel Baswedan saat menjadi saksi pada sidang perkara perintangan penyidikan terhadap Eddy Sindoro dengan terdakwa advokat Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Dalam perkara ini, KPK mendakwa Lucas menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. KPK mendakwa Lucas menyarankan Eddy tidak kembali ke Indonesia. Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. (Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempelajari dulu penggunaan pasal obstruction of justice dalam kasus Novel Baswedan.

Sebelumnya, muncul rekomendasi dari Komnas HAM agar KPK menggunakan pasal obstruction of justice untuk pengusutan kasus terhadap salah satu penyidiknya tersebut.

Baca: Polri Bentuk Tim Khusus Novel, Kubu Prabowo - Sandi : Jokowi Selama Ini Kemana Aja

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, penerapan pasal obstruction of justice tidak bisa langsung dilakukan.

"Tentu saja tidak bisa langsung dilakukan, misalnya diterbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) obstruction of justice," ujar Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

"Tapi harus melihat pemenuhan pasal-pasal obstruction of justice tersebut, apakah memungkinkan diterapkan faktanya seperti apa, tentu ditelusuri lebih lanjut," kata Febri Diansyah.

Sebelumnya, muncul desakan dari Komnas HAM agar KPK menjalankan rekomendasinya terkait penggunaan pasal obstruction of justice dalam kasus Novel Baswedan.

"Mengingatkan juga, rekomendasi Komnas HAM untuk KPK, terkait obstruction of juctice. Rekomendasi ini kami harapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh KPK dengan baik dan segera," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Jumat (11/1/2019).

Desakan dari Komnas HAM itu muncul setelah kepolisian menjalankan salah satu rekomendasinya terkait kasus Novel Baswedan, yakni membentuk tim gabungan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, tim gabungan tersebut merupakan tidak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada akhir Desember 2018 lalu terkait kasus penyiraman terhadap Novel.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas