Tribun Kesehatan
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintahan Jokowi Tak Serius Kampanyekan Kurangi Kebiasaan Merokok

Karena sejak dilantik sampai sekarang itu statement dan kebijakan Kemenkes soal pengendalian rokok sangat lemah.

Pemerintahan Jokowi Tak Serius Kampanyekan Kurangi Kebiasaan Merokok
TRIBUNNEWS/HERUDIN
ILUSTRASI - Papan peringatan larangan merokok di angkutan umum. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai kurang serius mengajak masyarakat hidup sehat dengan mengurangi kebiasaan buruk merokok.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Tulus Abadi melihat, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama pemerintahan Jokowi tak serius mengatasi tren meningkatnya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia.

“Ya karena sejak dilantik sampai sekarang itu statement dan kebijakan Kemenkes soal pengendalian rokok sangat lemah. Ini saya kira lebih lemah dari dua tiga periode sebelumnya,” kata Tulus saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Tulus Abadi meminta Pemerintah menggenjot kampanye bahaya merokok karena banyaknya perokok aktif di Indonesia yang kini mencapai 35 persen.

Lebih dari 70 persen lainnya menurut Tulus Abadi adalah perokok pasif yang bisa terkena dampak dari bahaya kandungan dalam asap rokok yang bisa memicu penyakit mematikan seperti kanker, stroke, jantung, hingga hipertensi.

Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit tidak menular dan menyebabkan tingginya pengeluaran yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.

Baca: YLKI: Pungutan Biaya Bagasi Berpotensi Langgar Aturan Batas Atas Tarif Pesawat

“Konsumsi tembakau menjadi yang pertama meningkatkan jumlah penyakit tidak menular terutama jebolnya BPJS Kesehatan. Inilah Kemenkes kurang optimal dalam berkampanye utnuk upaya hidup sehat,” kata Tulus Abadi.

Dia menegaskan, Kemenkes harus menggenjot iklan ajakan tidak merokok. Kawasan Tanpa Asap Rokok juga dinilai masih kurang. Selain itu pemerintah juga harus menaikkan cukai rokok.

Baca: Polisi: Setahun, Omset Transaksi Seks Germo yang Ageni Artis Vanessa Angel Tembus Rp 2,8 Miliar

Dengan cukai rokok yang tinggi, harga jual rokok menjadi naik dan menjadi disinsentif agar orang enggan membeli rokok sekaligus secara tidak langsung mengurangi perokok aktif.

“Yang utama adalah cukai, karena dengan kenaikan (tarif) cukai bisa menjadikan rokok mahal dan orang miskin tidak beli, yang anak-anak tidak konsumsi,” tegas Tulus Abadi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas