Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

10 Daftar Kementerian Terendah Lapor LHKPN, Kemenhan Nomor Buncit

Pahala meyakini, kepatuhan pejabat negara ditentukan dari pimpinan masing-masing lembaga atau instansi.

10 Daftar Kementerian Terendah Lapor LHKPN, Kemenhan Nomor Buncit
Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
(kiri-kanan) Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Plt. Direktur LHKPN Kunto Ariyawan, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan daftar 10 kementerian yang paling jarang menyetor data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dari ke-10 data tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berada di nomor paling buncit.

"Ada 10 kementerian dengan kepatuhan terendah. Kemenhan ada 80 WL (wajib lapor). Dari 80 orang itu baru ada 10 persen yang melapor," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Berikut daftar 10 kementerian dengan kepatuhan terendah:

1. Kementerian Pertahanan (80 WL; 10 %)
2. Kementerian Desa PDT dan Trans (315 WL; 18,41 %)
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga (130 WL; 19,23 %)
4. Kementerian Pariwisata (106 WL; 26,42 %)
5. Kementerian Ristek Dikti (14.216 WL; 27,66 %)
6. Kementerian Dalam Negeri (222 WL; 37,84 %)
7. Kementerian Ketenagakerjaan (155 WL; 38,71 %)
8. Kementerian Koperasi dan UKM (52 WL; 42,31 %)
9. Kementerian PUPR (4.585 WL; 45,28 %)
10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (84 WL; 48,81 %)

Menurut Pahala, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN para pejabat negara ‎menurun dibanding tahun lalu.

Pada 2017, hampir 70 persen pejabat negara melaporkan LHKPN. Tapi, pada 2018, turun menjadi sekira 64 persen.

"Dulu di zaman kertas kita rata-rata nasional bisa 70 persen, tapi begitu diganti LHKPN elektronik malah 64 persen. Itu juga 46 persennya terlambat, jadi ini katanya dulu susah, tapi setelah digampangin malah kepatuhannya rendah," ucapnya.

Pahala meminta pimpinan di kementerian masing-masing dapat menginstruksikan para pejabatnya untuk patuh dalam menyetorkan LHKPN.

Pahala meyakini, kepatuhan pejabat negara ditentukan dari pimpinan masing-masing lembaga atau instansi.

Baca: Pengacara Mucikari ES Ungkap Bahwa Vanessa Angel Dijemput Mobil Plat Merah Sebelum ke Hotel

"Kita mau bilang gini, hampir 100 persen, kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansi. Itu KPK yakin sekali. Kemenkeu itu puluhan ribu, kalau menterinya bilang itu wajib dan tidak boleh orang promosi kalau enggak isi LHKPN. Itu selesai semua, pada ngisi," tandas Pahala.

"Oleh karena itu, kita bilang ke-10 kementerian itu tolong, komitmen dari pim‎pinan instansi itu dinyatakan dalam bentuk mendorong kepatuhan sampai 100 persen," imbuhnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas