Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Berpotensi Langgar Undang-Undang, Ketua DPR Minta Peleburan BP Batam Dikaji Ulang

Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bahwa rencana peleburan BBP Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan.

Berpotensi Langgar Undang-Undang, Ketua DPR Minta Peleburan BP Batam Dikaji Ulang
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Ma'ruf Maulana dan Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin, (14/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah bahwa rencana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan.

Bamsoet, sapaan akarabnya, mengatakan rencana tersebut perlu dikaji lebih dalam sebelum diputuskan pemerintah.

Menurutnya berbagai peraturan perundangan yang berpotensi dilanggar antara lain UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Baca: Arisan Mapan, Bantu Perencanaan Keluarga Tanpa Ganggu Pengeluaran Harian

"Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan," ujar Bamsoet saat menerima Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Ma'ruf Maulana dan Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin, (14/1/2019).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo.

Bamsoet menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

Baca: Bagi-bagi Hadiah, Tim Sukses Caleg di Bantul di Tuntut 2 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Juta

Karena itu, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi.

Alasannya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

Selain itu, melihat UU Nomor 1 tahun 2004, jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas