Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Suap di Bekasi

Kasus Meikarta, KPK Kantongi Nama Anggota DPRD Bekasi yang Gunakan Dana Suap untuk ke Thailand

KPK telah mengantongi nama sejumlah Anggota DPRD Bekasi yang menggunakan uang suap proyek Meikarta untuk pelesiran

Kasus Meikarta, KPK Kantongi Nama Anggota DPRD Bekasi yang Gunakan Dana Suap untuk ke Thailand
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dihadirkan sebagai saksi di persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (14/1/2019). TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama sejumlah Anggota DPRD Bekasi yang menggunakan uang suap proyek Meikarta untuk pelesiran ke Thailand.

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mengungkap nama-nama tersebut. Ia hanya mengimbau kepada anggota DPRD yang merasa untuk segera mengembalikan harta korupsi.

"Sikap kooperatif akan lebih dihargai, karena KPK telah memegang daftar nama pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas pembiayaan jalan-jalan ke Thailand tersebut," ujar Febri kepada wartawan, Senin (14/1/2019).

Selain itu, lembaga anti korupsi juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hassanah Yasin setotal Rp 11 miliar.

"Bukti pengembalian ini akan masuk menjadi bagian dari berkas perkara ini," kata Febri.

Baca: Film Keluarga Cemara Tembus 1 Juta Penonton, yang Pertama di Tahun 2019

"Terakhir dilakukan pengembalian sejumlah Rp 2.250.000.000 dan SGD 90.000 pada KPK," imbuhnya.

KPK, kata Febri, terus menelusuri adanya dugaan pembiayaan jalan-jalan terkait dengan revisi Perda Tata Ruang terkait Meikarta.

"Kami menduga anggota DPRD ataupun keluarganya ini dibiayai untuk pergi liburan atau wisata ke salah satu negara dan dalam konteks inilah kami menelusuri lebih lanjut keterkaitan-keterkaitan dengan kewenangan DPRD untuk merumuskan aturan-aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi," katanya.

Menurut Febri, aturan terkait tata ruang di Kabupaten Bekasi ini menjadi salah satu kendala proyek Meikarta.

Dia juga mengatakan ada pengembalian uang sekira Rp100 juta dari beberapa anggota DPRD.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kasus Suap di Bekasi

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas