Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Suap di Bekasi

Mendagri Tjahjo Kumolo Buka Suara Namanya Disebut Dalam Sidang Meikarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan soal namanya yang disebut dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta.

Mendagri Tjahjo Kumolo Buka Suara Namanya Disebut Dalam Sidang Meikarta
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan soal namanya yang disebut dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1/2019).

Dalam persidangan tersebut, Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin yang menjadi saksi mengaku sempat dipanggil ke ruangan Dirjen Otonomi Daerah, Soemarsono di Jakarta‎.

"Saat itu Mendagri Tjahjo Kumolo menelpon ke Pak Soemarsono, bicara sebentar kemudian telpon Pak Sumarsono diberikan kepada saya dan Tjahyo Kumolo bilang ke saya tolong perizinan Meikarta dibantu," kata Neneng menirukan omongan Mendagri.

Baca: Kebakaran Hanguskan Gudang Daun Kratom, Kerugian Capai Rp 1 Miliar

Menjawab Tjahjo, Neneng berujar : Baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertemuan dengan Soemarsono itu masih menurut Neneng, membahas perizinan Meikarta serta Perda Pemprov Jabar terkait Bodebekkarpur.

Dalam pertemuan itu, Neneng juga menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi sudah mengeluarkan izin peruntukan dan pengelolaan tanah (IPPT) seluas 84,5 hektare.

Baca: Berpotensi Langgar Undang-Undang, Ketua DPR Minta Peleburan BP Batam Dikaji Ulang

Atas keterangan Neneng di persidangan, ‎Tjahjo menegaskan ‎soal perizinan Meikarta merupakan kewenangan dari Pemkab Bekasi, bukan dirinya.

"Sudah dijelaskan Dirjen Otda yang dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian atas kewenangannya yang telah mempertemukan antara Pemda abar dan Pemkab Bekasi. Untuk kejelasan perizinan Meikarta kewenangan Pemda Jabar atau Pemkab Bekasi. Hasil pertemuan diinfokan ke saya oleh Dirjen Otda bahwa kewenangan oleh Pemkab Bekasi," ungkap Tjahjo saat dikonfirmasi awak media.

Masih menurut Tjahjo, pihaknya juga memonitor pertemuan Pemda Jabar dan Bupati Bekasi yang difasilitasi Dirjen Otda di Kemendagri.

Baca: Kubu Prabowo Ancam Mundur dari Pilpres, KPU: Semua Sudah Diatur dalam UU

"Dalam pertemuan terbuka hasil pertemuan tersebut diinfokan ke saya. ‎Hasil fasilitasi Kemendagri kewenangan sesuai aturan yang ada adalah Pemkab Bekasi yang berwenang," katanya.

Tjahjo menambahkan setiap ada masalah perizinan yang belum diputuskan Pemda, maka Kemendagri selalu terbuka untuk memfasilitasi sesuai aturan yang benar.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kasus Suap di Bekasi

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas