Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Penyidik KPK Diteror

Polri Bantah Tim Gabungan Penyidikan Kasus Novel Sengaja Dibentuk di Tahun Politik

Mabes Polri membantah pembentukan tim gabungan penyidikan kasus Novel Baswedan sengaja dibentuk di tahun politik.

Polri Bantah Tim Gabungan Penyidikan Kasus Novel Sengaja Dibentuk di Tahun Politik
Tribunnews/JEPRIMA
Penyidik KPK Novel Baswedan saat menjadi saksi pada sidang perkara perintangan penyidikan terhadap Eddy Sindoro dengan terdakwa advokat Lucas di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Dalam perkara ini, KPK mendakwa Lucas menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. KPK mendakwa Lucas menyarankan Eddy tidak kembali ke Indonesia. Hal itu dilakukan supaya Eddy tidak diproses secara hukum oleh KPK. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri membantah pembentukan tim gabungan penyidikan kasus Novel Baswedan sengaja dibentuk di tahun politik.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan dekatnya waktu kontestasi politik dengan pembentukan tim itu hanyalah kebetulan.

Apalagi, kata dia, Polri membentuk tim berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

"Beberapa pihak eksternal juga melakukan pengawasan dan penguatan seperti Ombudsman, Kompolnas, terakhir Komnas HAM. Mungkin kebetulan saja dekat dengan pesta demokrasi. Tapi tidak ada kaitan sama sekali," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

Ia juga membantah Polri memiliki kepentingan lain dalam pembentukan tim gabungan tersebut.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu menegaskan pihaknya hanya ingin mengungkap pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu.

Baca: Dipuji Suami Aura Kasih, Glenn Fredly Buka Suara

Maka dari itu, ia meminta agar semua pihak tidak membentuk opini yang kemudian menjerumuskan dan mengarahkan masyarakat kepada hal yang tidak benar.

"Nggak ada kepentingan apapun, ya cuma untuk mengungkap kasus itu. Tolong jangan di-framing macam-macam," tegasnya.

Lebih lanjut, Iqbal menuturkan adalah kewajiban bagi Polri untuk merealisasikan rekomendasi Komnas HAM.

Alasannya, kata jenderal bintang dua itu, itu adalah bentuk sinergitas antara Polri dengan Komnas HAM.

"Sinergi jawabannya. Kalau ini tugas wajib. Komnas HAM, Ombudsman melakukan sosial kontrol. Muaranya untuk pelayanan masyarakat," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Penyidik KPK Diteror

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas