Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Dikomentari Jokowi, Mendagri Ngaku Tak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel

Informasi yang menyatakan Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan.

Dikomentari Jokowi, Mendagri Ngaku Tak Pernah Buat Larangan Rapat di Hotel
TRIBUN/DANY PERMANA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbincang dengan awak redaksi Tribunnews.com di Kantor Redaksi Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (30/1/2019). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan tidak ada pelarangan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait jajarannya melakukan rapat-rapat aparatur di hotel.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, rapat Kemendagri yang banyak melibatkan peserta dan keterbatasan ruang rapat di lingkungan Kemendagri, maka sering dilaksanakan di hotel di Jakarta maupun di daerah.

"Termasuk kegiatan kemarin Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara Jakarta senin tanggal 11 Februari 2019 dan hari ini selasa 12 Feb 2019 Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulsel," ujar Bahtiar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca Berita Terkait : Kebijakan Mendagri dikeluhkan Pengusaha Hotel, Apa Reaksi Jokowi?

Dengan demikian, kata Bahtiar, informasi yang menyatakan Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.

"Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi," katanya.

Bahtiar memaparkan, Mendagri hanya memberi arahan kepada staf internal agar susun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus Hotel Borobudur beberapa waktu lalu.

"Aparat Pemda yang datang ke Jakarta, yang mau konsultasi ke Kemendagri, silahkan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap dilaksanakan di kantor," katanya.

"Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum. Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel," sambungnya.  

Baca Berita Terkait : Soal Puisi Doa Yang Ditukar, Fadli Zon Tolak Minta Maaf

Dikomentari Jokowi

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas