Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Bila Salah Diinterpretasikan Fadli Sebut UU Administrasi Kependudukan Harus Direvisi

Pasalnya tidak ada negara di manapun yang memberikan KTP kepada warga negara yang tidak tinggal permanen, kecuali memang mengenal sistem dwi kenegaraa

Bila Salah Diinterpretasikan Fadli Sebut UU Administrasi Kependudukan Harus Direvisi
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) usai menghadiri debat kedua Calon Presiden 2019. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dikaji.

Apakah menurutnya interpretasi dari undang-undang tersebut membuat warga negara asing bisa mendapatkan KTP seperti yang tidak di Cianjur, Jawa Barat.

"Ya makanya kita lihat aturannya UU apakah memang di interpretasi kan seperti itu. Kalau nanti ada orang datang ke sini berjuta juta orang apa kita kasih e ktp juga," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (4/3/2019).

Apabila seperti itu menurut Fadli maka kepemilikan KTP oleh warga negara asing bisa disalahgunakan.

Pasalnya tidak ada negara di manapun yang memberikan KTP kepada warga negara yang tidak tinggal permanen, kecuali memang mengenal sistem dwi kenegaraan.

"Jadi e-KTP kan namanya kartu tanda penduduk jadi saya kira jelas filisofinya dan untuk penduduk indonesia yang permanen. Kita juga tidak mengenal double kewarganegaraan," katanya.

Baca: Saat Ditangkap, Andi Arief Bersama Seorang Wanita di Kamar Hotel

Fali mengatakan bila memang salah diinterpretasikan, maka sebaiknya UU tentang kewarganegaraan tersebut pantas untuk direvisi.

"Kalau undang-undang salah diinterprestasikan, ya kalau perlu revisi undang undang itu. Jadi harusnya E KTP, ya harus untuk warga negara indonesia, bahaya. Dan saya kira ke depan yang paling penting karena ini juga terkait dengan pemilu dan juga yang lain lain ini harus dibersihkan dulu lah kita berharap data DPT yang invalid data ganda ini harus dibersihkan," pungkasnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas