Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Prabowo Sebut Kebocoran Rp 2,000 Triliun Sumbernya dari KPK, Tapi KPK Ngaku Tidak Punya Data Itu

capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran negara.

Prabowo Sebut Kebocoran Rp 2,000 Triliun Sumbernya dari KPK, Tapi KPK Ngaku Tidak Punya Data Itu
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto saat memberikan orasi politik di depan masa pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2019). Pada orasi politik tersebut Prabowo mengajak pendukungnya untuk mencoblos dirinya.(Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran negara.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku selalu diejek para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, hal itu adalah hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Itu ngitungnya kira-kira begini nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak, patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.

Menurut Pahala, apabila meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.

"Makanya diandaikan kalau kita bisa seperti negara-negara Skandinavia pasti penerimaan pajak kita bisa 3-4 kali lipat lebih tinggi gitu, karena kan penerimaan pajak kita kan sekitar Rp 1.000 triliun, berarti bisa jadi 4 kali lipat. Itu andai-andai aja, hitungan sederhana, kalau kayak Skandinavia, makanya kita harus bisa sampai Rp 4.000 triliun, gitu loh," katanya.

Solusinya Pahala memandang rasio pajak Indonesia saat ini memang masih cukup rendah. Dari contoh tadi, ia berharap Indonesia bisa meningkatkan rasio pajaknya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sugiyarto
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas