Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

KPU Sebut Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri Berjalan Baik Kecuali Malaysia, Sidney, Osaka

Komisioner KPU RI Viryan Azis menilai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri berjalan baik.

KPU Sebut Pemungutan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri Berjalan Baik Kecuali Malaysia, Sidney, Osaka
Tribunnews.com/Glery Lazuardi
Komisioner KPU RI, Viryan Aziz 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU RI Viryan Azis menilai pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri berjalan baik.

Total, sebanyak 130 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 130 titik wilayah pemilihan bisa menyelesaikan tugasnya.

Tak hanya itu, para WNI di luar negeri juga dinilai tertib dalam menyalurkan hak pilihnya.

Ada tiga metode pemungutan suara yang dilakukan, yaitu TPS, Kotak Suara Keliling (KSK), dan Pos.

Baca: Polisi Limpahkan 4 Tersangka dan Barbuk Kasus Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos ke JPU

"Bagus. Dari 130 PPLN sebagian besar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kami mengapresiasi kepada PPLN dan pemilih di LN yang menggunakan hak pilihnya secara tertib," ujar Viryan Aziz di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Meski secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu luar negeri yang dimulai sejak 8 - 14 April 2019 berjalan baik, KPU mengaku ada beberapa titik yang masih bermasalah.

Tiga titik diantaranya adalah pemungutan suara di Malaysia, Sidney-Australia, dan Osaka-Jepang.

"Memang ada di beberapa titik, dari 130 itu tak banyak. Yang masalah itu kita akan selesaikan. Misalnya kasus di Malaysia, Sidney, kemudian di Osaka," kata dia.

Baca: Mencabut Tiga Pohon Pisang di Tanahnya Sendiri, Tukang Becak di Pamekasan Diadili

Tiga titik itu disebut terjadi masalah soal kesalahpahaman pemilih.

Namun, PPLN setempat kata dia sudah menyelesaikan persoalan kesalahpahaman tersebut.

Maksud Viryan soal kesalahpahaman yakni, ada situasi dimana pemilih yang datang ke TPS tanpa membawa A5 atau surat pemberitahuan pindah memilih, kemudian mereka langsung meluapkan emosinya karena merasa di halang-halangi untuk memilih.

Baca: Mencabut Tiga Pohon Pisang di Tanahnya Sendiri, Tukang Becak di Pamekasan Diadili

Padahal, katanya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jelas mengatakan bahwa perpanjangan kepengurusan pindah memilih dibatasi untuk kondisi tertentu, seperti terbaring di rumah sakit, tahanan di lapas atau rutan, korban bencana alam, serta mereka yang tengah bertugas pada hari pencoblosan dengan melampirkan surat tugas.

Khusus bagi mereka yang belum terdaftar dalam DPT, maka akan masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan diberikan waktu satu jam terakhir

"Itu kan salah paham ya. Tapi sudah diberikan penjelasan oleh PPLN kami. Masyarakat kan kadang juga tidak tertib, putusan MK kan sudah jelas pindah memilih dibatasi, kalau semua orang serta merta minta itu dan dilayani, itu bisa jadi ada masalah, kan kita perlu mengidentifikasi," ujar dia.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas