Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Polri Ingatkan Penyelenggara Pemilu agar Tak Buat Warga Kehilangan Hak Pilihnya

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal memperingatkan agar penyelenggara pemilu tak membuat warga Indonesia kehilangan hak pilihnya dalam...

Polri Ingatkan Penyelenggara Pemilu agar Tak Buat Warga Kehilangan Hak Pilihnya
Tribunnews.com/VINCENTIUS JYESTHA
Kantor Divisi Humas Polri. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal memperingatkan agar penyelenggara pemilu tak membuat warga Indonesia kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu 2019.

Ia menjelaskan ada pasal-pasal yang mengatur penyelenggara dapat dipidana jika menghalangi warga memilih.

Apabila penyelenggara dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, maka ia menegaskan mereka dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.

"Perlu saya ingatkan, ini peringatan bagi seluruh penyelenggara agar tidak membuat warga kehilangan hak pilihnya," ujar Iqbal, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Baca: Terus Beri Dukungan untuk Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah Ternyata Punya Alasan Tersendiri

"Artinya, sesuai dengan Pasal 46 dan Pasal 51, menyatakan bahwa masyarakat diberikan hak apabila sudah mencatat, antre. Tapi (apabila) penyelenggara menyelesaikan atau (secara) sengaja TPS ditutup oleh penyelenggara, maka kepada penyelenggara ini dapat diancam dengan pasal itu," imbuhnya.

Selain itu, mantan Wakapolda Jawa Timur tersebut mengatakan ada pula ancaman bagi setiap orang yang menggunakan kekerasan dan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran, memilih dan menghalangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih.

Menurutnya, orang seperti itu diancam dengan pasal 511 PKPU Nomor 9 tahun 2019, dengan ancaman penjara 3 tahun dan denda Rp 36 juta.

"(Juga) Pasal 531, siapapun yang menggagalkan pemilu 2019 atau mengganggu ketertiban maka kepada yang bersangkutan akan diancam dengan pasal itu dengan ancaman hukuman 5 tahun," kata dia.

Lebih lanjut, jenderal bintang dua itu mengimbau agar masyarakat yang menemukan penyelenggara melakukan pelanggaran seperti di atas untuk segera melaporkannya kepada personel Korps Bhayangkara.

"Masyarakat yang menemukan penyelenggara yang melakukan hal-hal seperti di atas atau menemukan indikasi kecurangan dari penyelenggara seperti di atas, laporkan segera ke personel kami yang sedang berjaga di tiap TPS," tutur Iqbal.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas