Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Menko Polhukam Pimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri Bahas Situasi Keamanan di Bulan Ramadan

Rapat terbatas itu dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.

Menko Polhukam Pimpin Rapat Terbatas Tingkat Menteri Bahas Situasi Keamanan di Bulan Ramadan
Tribunnews.com/Rizal Bomantama
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto memimpin rapat terbatas tingkat menteri bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari pertama bulan Ramadan 2019, Senin (6/5/2019), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto menggelar rapat terbatas tingkat menteri bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

Rapat terbatas itu dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dan dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.

Wiranto menjelaskan dalam rapat terbatas itu pemerintah akan memetakan potensi pelanggaran hukum yang terjadi sebelum dan selama Pemilu 2019.

Hal itu menurutnya dilakukan demi menjaga kedamaian bulan Ramadan, di mana umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari penuh.

“Hari ini saya bersama Mendagri, Menkominfo, dan Wakapolri akan memetakan potensi kejadian apa saja yang masuk kategori pelanggaran hukum, sebelum dan selama masa kampanye Pemilu 2019. Pemerintah harus tegas soal hukum dan keamanan agar masyarakat bisa merasa aman serta damai selama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan,” jelas Wiranto.

Wiranto menegaskan sudah banyak kejadian di Indonesia selama masa Pemilu 2019 yang membuat masyarakat merasa tak nyaman.

“Antara lain ujaran kebencian, hinaan, hasutan hingga cacian yang membuat keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat terganggu,” imbuhnya.

Mantan Panglima TNI itu juga mengatakan tindakan pemerintah termasuk menggelar rapat terbatas untuk memperingatkan oknum yang berbuat potensi pelanggaran hukum.

“Ada yang bilang 70 persen TNI bisa dihasut untuk melakukan tindakan inkonstitusional, itu tidak benar, yang mengatakan itu harus bertanggung jawab secara hukum. Lalu ada tokoh di luar negeri yang hasut masyarakat untuk melakukan tindakan inkonstitusional,” tegasnya.

“Mereka harus bertanggung jawab secara hukum untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa berbicara sembarangan di negeri ini,” pungkasnya. 

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas