Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Jadi DK PBB, Indonesia Perlu Dorong Penyelesaian Berbagai Bentuk Pelanggaran HAM di Palestina

Usman Hamid menilai Indonesia harus berusaha keras agar posisinya diperhitungkan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Jadi DK PBB, Indonesia Perlu Dorong Penyelesaian Berbagai Bentuk Pelanggaran HAM di Palestina
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai Indonesia harus berusaha keras agar posisinya diperhitungkan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Ia juga menilai, Indonesia harus berperan lebih jauh untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik global yang mengakibatkan pelanggaran HAM, satu di antaranya Palestina.

"Indonesia perlu mendorong pengakhiran segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi selama ini terutama di wilayah pendudukan Palestina," kata Usman Hamid ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat (17/5/2019).

Ia pun yakin Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut selama usaha di tingkat internasional itu juga dibarengi dengan penyelasaian masalah-masalah pelanggaran HAM di dalam negeri.

"Saya akan yakin, asalkan usaha itu harus dibarengi dengan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran HAM di dalam negeri yang karakternya memiliki kemiripan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM dalam konflik-konflik global," kata Usman.

Usman mencontohkan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang masih terus terjadi di Indonesia dan tidak ada langkah tegas dari pemerintah untuk menghentikannya.

Baca: Cek Sejumlah Titik, Kakorlantas Pastikan Sistem Satu Arah di Tol Trans Jawa Bisa Diterapkan

Dalam hal ini, menurutnya, perubahan keadaan domestik tersebut akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berhubungan dengan pemain-pemain kunci di Dewan Keamanan.

"Pertama, kaum minoritas di antara penganut agama yang diakui. Dalam hal ini, umat kristiani yang kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah Gereja di wilayah dengan penduduk mayoritas Islam seperti kasus Bogor atau dalam kasus Aceh Singkil. Contoh lainnya adalah Umat Hindu yang kesulitan mendirikan Pura di Bekasi, serta umat Islam di Tolikara," kata Usman.

Ia juga mencontohkan, kasus yang terjadi antara terhadap kaum minoritas agama.

Baca: Cerita Vishal Tulsian, Bangun Tunaiku dari Nol Hingga Visi Membawa Senyum 200 Juta Wajah Tahun 2025

"Misalnya, umat syiah yang ditekan oleh kelompok sunni di wilayah berpenduduk mayoritas Sunni seperti di Sampang," kata Usman.

Menurutnya, keberadaan catatan-catatan pelanggaran HAM tersebut bisa menjadi kerikil dalam upaya Indonesia untuk memperjuangkan HAM palestina di PBB.

"Oleh karena itu upaya Indonesia untuk memperjuangkan HAM Palestina di PBB harus dibarengi dengan upaya yang serius untuk menyelesaikan pelanggaran HAM domestik," kata Usman.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas