Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Roy Suryo Sebut Pemerintah 'Lebay' Batasi Medsos untuk Antisipasi Aksi 22 Mei

Kebijakan ini diterapkan sejak Rabu (22/5/2019) sore dengan alasan untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi demonstrasi.

Roy Suryo Sebut Pemerintah 'Lebay' Batasi Medsos untuk Antisipasi Aksi 22 Mei
Kompas.com/Andreas Lukas Altobeli
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-73 RI. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah kerusuhan yang dilakukan kelompok massa tak dikenal di Jakarta pada Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu malam, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan kebijakan pembatasan sebagian fitur media sosial dan pesan instan di masyarakat.

Kebijakan ini diterapkan sejak Rabu (22/5/2019) sore dengan alasan untuk membatasi penyebaran informasi hoaks yang berkaitan dengan aksi demonstrasi.

Menanggapi hal ini, anggota DPR-RI dari Komisi I, Roy Suryo, menyebut pemerintah berlebihan dengan membatasi fitur layanan di media sosial dan aplikasi perpesanan instan.

“Keputusan ini lebay, karena justru masyarakat yang menjadi korbannya. Apalagi para provokator tersebut pasti sudah punya cara-cara menyiasati medsos (pakai Telegram, dan sebagainya)," ujar Roy kepada Kompas.com, Rabu (22/5/2019) malam.

Baca: Roy Suryo Gagal Lolos ke Senayan

Baca: Profil Pengacara Prabowo-Sandi di MK: Ada Mantan Pimpinan KPK, Pakar Hukum hingga Eks Pejabat Negara

Baca: Menkominfo Batasi Medsos dan WhatsApp, Download Video Akan Lambat

Beberapa alasan diungkapkan Roy Suryo atas pendapatnya ini.

Selain tidak efektif, karena Roy menilai para provokator yang menjadi sasaran kebijakan sudah memiliki cara lain, kebijakan ini juga dinilai merugikan masyarakat secara luas.

"Harusnya Kominfo benar-benar bisa selektif hanya mengenai mereka-mereka (para provokator) saja, bukan seluruh pengguna medsos di Indonesia,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini berpendapat, 150 juta pengguna internet di Indonesia menjadi korban atas kebijakan pemerintah ini.

"Kalaupun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?" kata Roy.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Rudiantara menyatakan pembatasan ini tidak diterapkan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian fitur dan pemberlakuannya dilakukan bertahap.

Menurut Rudiantara, media sosial dan platform pesan instan banyak digunakan untuk menyebarkan informasi hoaks yang bersifat provokatif.

"Kita tahu modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial. Di Facebook, di Instagram dalam bentuk video, meme, atau gambar. Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp," kata Rudiantara melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Namun, di luar itu masyarakat masih bisa melakukan komunikasi secara lancar melalui pesan singkat SMS dan telepon selular.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Roy Suryo Nilai Aksi Pembatasan Medsos oleh Pemerintah "Lebay"",

Penulis : Luthfia Ayu Azanella

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas