Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Akan Bervariasi

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang membahas terkait tarif layanan jaminan produk halal (JPH).

Tarif Layanan Jaminan Produk Halal Akan Bervariasi
KONTAN
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang membahas terkait tarif layanan jaminan produk halal (JPH).

Rencananya tarif layanan akan diterapkan bervariasi, menyusul pada 17 Oktober 2019 nanti seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kepala BPJPH, Sukoso menyatakan, setelah selesai dibahas, draft tarif layanan jaminan produk halal oleh BPJPH akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Baca: Golkar Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua Komisi III DPR RI

Ia menerangkan, layanan produk halal yang akan didapat konsumen meliputi sertifikasi produk halal, registrasi produk halal luar negeri, registrasi auditor halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal, SNI halal, pelatihan auditor halal, peningkatan kompetensi penyelia halal, dan lain-lain.

"Tarif layanan jaminan produk halal di BPJPH sangat khas, bervariasi, dan beragam sesuai dengan tingkat kompleksitas proses produksi halal. Ini berbeda dengan misalnya di UIN/IAIN," jelasnya diketerangan, yang diterima Rabu (12/6/2019).

Ia menerangkan, tugas BPJPH sendiri telah diamanahkan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang jaminan produk halal.

"Itulah kenapa BPJPH serius mempersiapkan semua perangkat, regulasi, dan infrastruktur serta suprastruktur layanan halal sebelum 17 Oktober 2019," ungkapnya.

Baca: Gibran Rakabuming Kenalkan Bisnis Kuliner Baru Bareng Kaesang dan Chef Arnold

Harapannya, semua persiapan dapat rampung sebelum hari "H" 17 Oktober 2019.

Uji coba dan masa transisi penyenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kita juga sedang mempersiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran, draf PMK Tarif Layanan, roadmap JPH, elektronifikasi layanan melalui SimHalal (Sistem Informasi Manajemen Halal), kerjasama dengan berbagai stakeholders dan mitra strategis, dan juga komunikasi intensif dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini melaksanakan sertifikasi halal," papar Sukoso.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas