Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Hakim MK Minta Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Tidak Dipermasalahkan

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) memang tidak mengatur mengenai perbaikan permohonan PHPU.

Hakim MK Minta Perbaikan Permohonan Prabowo-Sandi Tidak Dipermasalahkan
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membacakan permohonan perbaikan di luar yang disampaikan pada 24 Mei 2019.

Menurut dia, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) memang tidak mengatur mengenai perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau dalam hal ini sengketa Pilpres 2019.

Namun, hakim konstitusi Suhartoyo, menyebut hakim konstitusi perlu mendengarkan perbaikan permohonan dari pihak pemohon.

Baca: 15 Petitum Permohonan Gugatan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi

"Secara faktual, MK tak bisa menghindari itu. Makanya demi transparansi baik pemohonan memenuhi syarat tiga hari yang ditentukan undang-undang, kami register. Sementara ada naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan tetap kami kirimkan ke seluruh pihak," kata Suhartoyo, saat berbicara di persidangan, Jumat (14/6/2019).

Baca: KPK Perpanjang Masa Penahanan Tiga Tersangka Kasus Suap Izin Tinggal Warga Negara Asing

Untuk menerima atau tidak menerima permohonan itu, dia menegaskan, merupakan kewenangan dari hakim konstitusi.

"Itu semua serahkan ke MK, nanti mahkamah yang akan menilai berdasarkan argumentasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Adapun, untuk pihak termohon, yaitu KPU RI, pihak terkait, yaitu tim hukum pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin, hakim konstitusi mempersilakan mengajukan tanggapan atas permohonan.

"Semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti yang berkaitan sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon atau sanggahan bagi termohon," tambahnya.

Namun, pembacaan permohonan perbaikan itu membuat jadwal sidang mundur menjadi satu hari pada Selasa (18/6/2019).

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas