Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Respon Istana Saat Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Sebut Jokowi Manfaatkan Kementerian untuk Kampanye

Tim hukum Prabowo-Sandi, menilai iklan pencapaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah kampanye terselubung.

Respon Istana Saat Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Sebut Jokowi Manfaatkan Kementerian untuk Kampanye
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta tim hukum Prabowo-Sandiaga untuk fokus membahas persoalan selisih perolehan suara dalam Pilpres 2019 saat menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh sebab itu, Moeldoko yang juga sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf mengimbau kubu 02 tidak membawa persoalan yang telah dijelaskan secara detail.

Misal, iklan keberhasilan pemerintah di bioskop oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Itu sudah lewat, MK itu tugasnya bagaimana tentang perhitungan, enggak ada yang lain," ujar Moeldoko di sekitaran Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

Baca: Sidang Lanjutan Sengketa Hasil Pilpres Digelar Selasa 18 Juni

Baca: Ketum FPI Sobri Lubis Hadir dalam Aksi Kawal Sidang MK

Menurut mantan Panglima TNI itu, terkait iklan keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan sudah lama dijelaskan pihak terkait dan tidak perlu dipersoalkan.

Baca: Ditanya Perasaannya Usai Sidang Pendahuluan Sengketa Pilpres 2019, Ini Jawaban Bambang Widjojanto

"Jadi jangan ke mana-mana, itu sudah masa lalu. Sudah apa yang menjadi area persidangan saja fokusnya," ucap Moeldoko

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa iklan pencapaian pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah kampanye terselubung.

Bambang mengatakan, iklan tersebut tidak dapat dianggap sebatas sosialiasi keberhasilan pemerintah yang wajar untuk dipublikasi kepada masyarakat, melainkan juga sebagai kampanye.

"Dengan pemikiran yang objektif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung, yang dilakukan Presiden Petahana Jokowi," ujar Bambang dalam sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres, di Mahkamah Konstitusi. 

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas